Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan lelang barang rampasan milik mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani. Ahmad merupakan terpidana kasus suap terkait proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Lelang barang itu dilakukan KPK bersama dan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lelang akan dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding).
"Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 256K/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Januari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.PLG tanggal 13 Juli 2020 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.PLG tanggal 05 Mei 2020 atas nama Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani.,MM yang berkekuatan hukum tetap," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (9/9).
Baca Juga:
KPK Tahan Penyuap Bupati Memberamo Tengah
Adapun barang yang dilelang antara lain, 1 unit mobil merek Lexus type LX 570 AT warna hitam dengan nomor polisi B-2662-KS dilengkapi kunci mobil dan STNK dengan harga limit Rp 817.919.000 dan uang jaminan Rp180.000.000.
Kemudian 1 unit mobil merek Tata type XENON HD SINGLE CABIN berwarna putih dilengkapi kunci mobil dan STNK dengan harga limit Rp 52.951.000 dan uang jaminan Rp 20.000.000.
Baca Juga:
KPK Tetapkan Bupati Mimika Tersangka Korupsi Pembangunan Gereja King Mile 32
Lelang akan dilakukan pada Rabu, 14 September 2022, pukul 10.00 Waktu Server (sesuai WIB). Cara penawaran dengan Closed Bidding dengan mengakses www.lelang.go.id. Batas Akhir Penawaran: Rabu, 14 September 2022 pukul 10.00 Waktu Server (sesuai WIB). Tempat Pelaksanaan Lelang: KPKNL Palembang Jl. Kapten A. Rivai No.4, Palembang.
"Calon peserta lelang bisa melihat obyek Lelang setiap hari kerja dan jam kerja bertempat di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Palembang, Jl. Inspektur Marzuki KM.3.5, Kel. Siring Agung Kec.Ilir Barat 1 Palembang," kata Ali. (Pon)
Baca Juga:
M Taufik Jelaskan Proses Penganggaran Tanah di Pulo Gebang ke KPK
