KPK: Korupsi Pengadaan Kapal Diduga Rugikan Negara Lebih dari Rp 100 Miliar

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 21 Mei 2019
KPK: Korupsi Pengadaan Kapal Diduga Rugikan Negara Lebih dari Rp 100 Miliar

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi nilai kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan kapal. Berdasar identifikasi sementara, lembaga antirasuah menduga kasus ini merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar.

"Dalam kasus ini kerugian keuangan negara nya juga sangat besar ya. Dari identifikasi yang sudah dilakukan ini lebih dari Rp 100 miliar dugaan kerugian keuangan negaranya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/5) malam.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Diketahui KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan kapal. Namun, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo ini belum mengumumkan secara resmi mengenai perkara maupun pihak-pihak yang sudah menyandang status tersangka.

Oleh sebab itu, kata Febri pihaknya perlu cermat dalam menangani kasus ini. Tim penyidik terus mengumpulkan bukti sebanyak dan sekuat mungkin.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Direksi PT Daya Radar Utama dan Pejabat KKP

"Kami harus sangat cermat dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan sekuat mungkin," ujarnya

Dalam proses pengumpulan bukti tersebut, tim penyidik telah menggeledah setidaknya lima lokasi sejak Kamis (16/5) hingga Senin (20/5). Pada Kamis, tim penyidik menggeledah kantor Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada keesokan harinya atau Jumat (17/5), tim penyidik menggeledah kantor PT Daya Radar Utama di Tanjung Priok, Jakarta. Sementara pada Senin (20/5), tim penyidik menggeledah dua rumah milik dua direksi PT Daya Radar Utama dan satu rumah lainnya milik pejabat KKP. Ketiga rumah itu masing-masing berlokasi di Menteng, Grogol dan Bekasi.

Dari penggeledahan di sejumlah lokasi itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Dokumen dan barang bukti elektronik berupa hard disk, compact disk, dan lainnya itu terkait dengan pengadaan kapal.

"Nanti hasil penggeledahan itu akan dipelajari lebih lanjut," imbuh Febri.

Baca juga: Diancam Bakal Dibom Pada 22 Mei, Ketua KPU Tegaskan Tetap Fokus Kerja

Berdasarkan informasi, penggeledahan di kantor KKP diduga terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit kapal volume 60 meter di KKP. Dalam kasus ini, KPK dikabarkan menetapkan dua orang tersangka yang terdiri dari pejabat KKP dan bos PT Daya Radar Utama.

Selain itu, KPK juga meningkatkan status kasus dugaan korupsi pengadaan atau pembelian 16 kapal cepat patr‎oli ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Salah satunya merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan kapal di Bea dan Cukai, dan satu orang lainnya merupakan petinggi PT Daya Radar Utama.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang galangan kapal yang membangun dan memperbaiki berbagai macam kapal dari bahan baja, aluminium alloy dan fiberglass reinforced plastic.

Petugas KPK

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Febri tak membantah pihaknya telah meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Namun, Febri masih bungkam mengenai nama-nama pihak yang menyandang tersangka. Febri berjanji akan segera menyampaikan secara rinci mengenai perkara ini dalam konferensi pers.

"Untuk pokok perkara apalagi nama tersangka belum bisa kami konfirmasi saat ini. Segera kami umumkan, semoga besok atau lusa kami sudah bisa sampaikan ke publik. Itu sepenuhnya tergantung nanti apakah tindakan tindakan awal oleh penyidik itu sudah selesai," pungkasnya. (Pon)

#Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Indonesia
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Januari 2024
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Indonesia
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Pemeriksaan Eks Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu akan dilakukan di Lapas Kelas 1 Tangerang.
Andika Pratama - Senin, 18 Desember 2023
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Bagikan