Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi arena pertarungan baru Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Dua kelompok masa hari ini, Jumat (22/6) menyambangi lembaga antirasuah terkait dugaan korupsi yang diduga melibatkan Ganjar Pranowo dan Sudirman Said.
Pilgub Jateng 2018 diikuti dua pasang calon gubernur-wakil gubernur, yakni Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Sementara Sudirman Said-Ida Fauziyah diusung Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PKB.
Sekelompok masa yang tergabung dalam Front Pemerhati Indonesia (FPI) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih, KPK pada Jumat, (22/6) siang.
FPI mendesak Agus Rahardjo cs untuk membongkar kembali kasus "Papa Minta Saham" yang diduga melibatkan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
"KPK harus bongkar lagi skandal "Papa Minta Saham" dengan memanggil Sudirman Said. Karena jelas, dia selaku penyelenggara telah menjanjikan sesuatu kepada pihak PT Freeport. KPK harus jadikan ini sebagai pintu masuk bongkar lagi skandal Papa Minta Saham," kata Koordinator FPI, Muhammad Ali.
Menurut Ali, manuver Sudirman Said saat memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia sebelum waktu yang diamanatkan undang-undang harus segera diungkap.
Tak hanya itu, Ali juga meminta Sudirman Said buka-bukaan terkait kasus "Papa Minta Saham" yang sempat membuat gaduh perpolitikan nasional. Sehingga berdampak pada pencopotan Sudirman dari jabatannya sebagai Menteri ESDM.
"Apalagi Sudirman Said dicopot dari jabatannya, nah ini harus diperjelas. KPK harus peka akan adanya fenomena tersebut," pungkas Ali.
Di sisi lain, masyarakat yang mengklaim dari 35 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah beserta aktivis Ratna Sarumpaet juga mendatangi Gedung KPK.
Kedatangan mereka untuk memastikan status hukum Gubernur petahana Jateng Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi e-KTP.
"Kedatangan mereka kemari sebenarnya hanya ingin meminta kepastian tentang kedudukan kasusnya Ganjar Pranowo, karena mereka akan berhadapan dengan kotak suara, TPS, di mana ada Pak Ganjar kan," kata Ratna.
Ratna mengaku heran pemerintah membiarkan pihak yang berada dalam pusaran kasus korupsi masih diizinkan mencalonkan diri. Karena itu, kedatangannya ke KPK sebagai kritik bagi pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada.
"Jadi ini sebenarnya hanya untuk menghilangkan keraguan, dan juga semacam kritik terhadap pemerintah. Kenapa kalau orang sudah terlibat kasus masih diperbolehkan. Itu kan menimbulkan ini. Kita ingin Pilkada yang bertanggung jawab, yang bersih orang-orangnya," tegasnya.
Kedatangan Ratna dan masyarakat Jateng ke markas lembaga antikotupsi ini diterima oleh bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang menyebut status Ganjar masih sebagai saksi.
Meski demikian, Ratna yang dikenal kerap mengkritik pemerintah tetap berharap Ganjar bisa diperiksa penyidik sebelum Pilkada Jateng dimulai. Dia meminta KPK tak membeda-bedakan seseorang dalam pengusutan sebuah kasus.
"Saya bilang, mungkin ya enggak adil juga kalau kita lihat kasusnya Sandi (Sandiaga Uno) ya. Waktu Pilkada Jakarta, Sandi itu kan ada kasus (reklamasi) juga. Dan dia dipanggil KPK dengan ketat. Ini Ganjar kemaren dipanggil, minta (dipanggil ulang) setelah Pilkada, dan diberikan. Jadi ini sikap-sikap yang tidak profesional," pungkas Ratna Sarumpaet.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pilgub Jabar Hadirkan Persaingan Sengit Ridwan Kamil vs Deddy Mizwar
