KPK Diharapkan Segera Umumkan Tersangka Usai Geledah DPRD DKI
Zulfikar Sy - Sabtu, 21 Januari 2023
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/1) lalu, telah menggeledah sejumlah ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ada sejumlah koper berisi dokumen yang diangkut tim KPK untuk dibawa ke gedung antirasuah tersebut.
Aksi penggeledahan itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, penggeledahan sudah dilakukan dan harus segera ada pengumuman siapa tersangkanya.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Bantah Rumahnya Digeledah Penyidik KPK
"Setelah KPK menggeledah dan mendapatkan alat bukti lagi dari kantor anggota DPRD Jakarta, saya berharap kasus ini segera menangkap dan menahan tersangkanya, lalu disidangkan," paparnya.
Lebih lanjut, KPK diharapkan dapat membongkar tuntas kasus yang sudah dimulai diperiksa dan jangan berhenti tanpa ada penjelasan dan kejelasan.
"Penuntasan pemeriksaan dalam kasus korupsi tanah Pulogebang. Harap KPK tuntas melanjutkan pembongkaran kasus ini dan harus jelas secara hukum penanganan kasusnya," pungkasnya.
Baca Juga:
Fraksi PKS DPRD DKI Tolak Sistem Jalan Berbayar di Jakarta
Ramai sebelumnya, aksi penggeledahan di sejumlah ruang DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1), sore sekitar 16.30 WIB oleh tim penyidik KPK. Penggeledahan itu rampung sekira pukul 20.56 WIB.
Ada sejumlah koper yang dibawa tim KPK ke dalam enam mobil yang terparkir di kawasan DPRD DKI.
Penggeledahan dari tim KPK itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.
"Terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Namun, KPK belum bisa menjelaskan rinci perihal penggeledahan tersebut dan barang-barang bukti yang diamankan. (Asp)
Baca Juga:
Pasca Digeledah KPK, Pengamanan Gedung DPRD DKI Diperketat
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan