Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang kepada Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. Diketahui politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu divonis enam tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama tiga tahun terhitung sejak bebas menjalani masa hukuman.
"Kami melihat hampir seluruh dakwaan KPK dinyatakan terbukti oleh Hakim, demikian juga pertimbangan dan analisis Penuntut Umum yang juga diterima Majelis Hakim," kata Kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (15/7).
Baca Juga: Taufik Kurniawan Divonis 6 Tahun Bui
Menurut Febri, salah satu poin yang juga penting adalah dikabulkannya pencabutan Hak Politik Taufik Kurnaiawan. Selain menjabat Wakil Ketua DPR RI, Taufik juga merupakan Wakil Ketua Umum PAN.
"Meskipun memang dari Tuntutan kami 5 tahun (pencabutan hak politik), baru dikabulkan selama 3 tahun," imbuh Febri.
Lembaga antirasuah berharap hukuman tambahan pencabutan hak politik ini dapat secara konsisten diterapkan, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan publik berdasarkan kepercayaan atau suara yang diberikan masyarakat padanya.
"Karena jika seorang politisi melalukan korupsi, maka hal tersebut sekaligus dapat berarti ia menciderai kepercayaan masyarakat yang memilihnya sebelumnya. Apalagi terdakwa ini menjabat sebagai Pimpinan DPR," tegas Febri.
Selain itu, lanjut Febri, pihaknya juga berharap vonis terhadap Taufik Kurniawan dapat menjadi pembelajaran bagi para penyelenggara negara lainnya agar tidak melakukan korupsi.
"Kami harap kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi para Anggota legislatif lainnya dan juga kepala daerah atau pejabat yang dipilih oleh rakyat agar tdk melakukan korupsi. Apalagi setelah selesai menyelesaikan hukuman, Hak politiknya dicabut untuk waktu tertentu," tukasnya.
Pengembangan OTT Kebumen
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) dengan nilai yang relatif kecil yang dilakukan KPK pada Oktober 2016, yaitu: diduga menerima suap Rp70 juta. Saat itu KPK menetapkan dua orang tersangka, yaitu Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014-2019 Yudhy Tri Hartanto dan Sigit Widodo selaku pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Namun dalam perkembangannya, OTT ini bisa mengungkap korupsi yang lebih sistematis hingga melibatkan unsur Kepala Daerah dan Pimpinan DPR-RI dalam penyusunan anggaran. Dalam dakwaan kasus ini, Taufik Kurniawan diduga menerima Rp4,85 Milyar dari Bupati Kebuman dan pihak lain saat itu.
Baca Juga: Taufik Kurniawan Bakal Bongkar Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Suap DAK Kebumen
"Dari OTT ini jugalah kasus Pencucian Uang terhadap korporasi yang pertama kali berhasil diungkap, yaitu dengan terdakwa PT. TRADHA. Ini menjadi contoh bahwa seringkali KPK membongkar kasus-kasus dengan aktor yang besar dan nilai suap atau gratifikasi besar dari OTT yang awalnya terlihat kecil," ungkap Febri.
Lebih lanjut, Febri mengatakan setelah putusan ini, Penuntut Umum akan membahas terlebih dahulu sebelum menyampaikan sikap KPK secara resmi.
"Dalam masa ini, KPK menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Taufik Kurniawan divonis 6 tahun penjara atas kasus dugaan penerimaan "fee" terkait pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/7), Hakim Ketua Antonius Widjantono membacakan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 8 tahun penjara.
Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa membayar denda sebesar Rp200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Dalam pertimbangannya, sebagaimana dilansir Antara, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima fee dengan total Rp4,85 miliar itu.(Pon)
Baca Juga: KPK Periksa Anggota Komisi XI Sukiman Terkait Kasus Suap Taufik Kurniawan
