Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius

Nilai tukar rupiah hari ini terus anjlok tembus di atas Rp 18.900 per dolar AS. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp 18.050 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta pemerintah dan otoritas terkait segera mengambil langkah serius guna menjaga stabilitas nilai tukar dan memastikan target ekonomi nasional 2027 tetap tercapai.

Saan mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan target nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS.

"Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pemerintah untuk tahun 2027, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dipatok di kisaran Rp 16.800 sampai Rp 17.500," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

DPR Nilai Tantangan Menjaga Rupiah Masih Besar

Menurut politikus Partai NasDem itu, posisi rupiah yang kini telah melampaui Rp 18.000 per dolar AS menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah masih cukup besar.

Ia menilai seluruh otoritas yang memiliki tanggung jawab dalam kebijakan ekonomi harus meningkatkan upaya stabilisasi agar target nilai tukar yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk bisa mewujudkan nilai tukar Rupiah berada di kisaran itu pada 2027, maka kondisi yang terjadi hari ini harus benar-benar ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang bertanggung jawab,

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.

Meski demikian, Saan meyakini pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus berupaya mengendalikan tekanan terhadap rupiah agar pelemahannya tidak semakin dalam.

Baca juga:

Rupiah dan IHSG Terseok, Sentimen Dalam Negeri dan Duit Asing Rp 67 Triliun Keluar Jadi Pemicu

Dorong Konsolidasi Fiskal dan Moneter

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia mendorong pemerintah dan Bank Indonesia segera melakukan konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar yang terjadi.

Yang harus dilakukan segera, siapa pun yang berinisiatif, baik Menteri Keuangan maupun BI, adalah melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar Rupiah ini,

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Menurutnya, koordinasi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus menahan tekanan terhadap mata uang domestik.

Baca juga:

Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap

Cucun juga menilai Bank Indonesia memiliki instrumen yang memadai untuk menjaga stabilitas nilai tukar, termasuk melalui intervensi pasar yang didukung oleh cadangan devisa.

Sebelumnya, rupiah pada perdagangan Kamis pagi tercatat menyentuh level Rp 18.028 per dolar AS.

Angka tersebut menjadi salah satu posisi terlemah yang pernah dicapai rupiah dan memicu perhatian berbagai kalangan terhadap kondisi perekonomian nasional. (Pon)

#KEM PPKF #Wakil Ketua DPR #Pelemahan Rupiah #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Diskusi warga Palmerah menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga, efektivitas program pemerintah, dan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Indonesia
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Dinamika global masih perlu diwaspadai karena sejumlah kekuatan ekonomi utama dunia tengah menghadapi ketidakpastian.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, 6 Kali IHSG Sentuh Titik Kritis
Hingga penutupan 16 Oktober, kondisi IHSG di 5.185. Ada penurunannya sekitar 33,29 persen, dari level saat pelantikan 7.772,60.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, 6 Kali IHSG Sentuh Titik Kritis
Indonesia
Kendalikan Rupiah, BI Beli Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder
BI menyatakan akan terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai fundamentalnya
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Kendalikan Rupiah, BI Beli Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder
Indonesia
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pergerakan Rupiah Terdampak Pidato Kepala The Fed, Inflasi Melebihi Prediksi
para pembuat kebijakan harus yakin bahwa inflasi inti benar-benar bergerak menuju target mereka dengan kecepatan yang memadai.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
Pergerakan Rupiah Terdampak Pidato Kepala The Fed, Inflasi Melebihi Prediksi
Indonesia
Aspirasi Warga Pati Dibawa ke DPR, Cucun Siapkan Langkah: Plt Bupati dan APH akan Dipanggil
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan DPR akan meminta penjelasan Plt Bupati Pati dan APH untuk menindaklanjuti aspirasi warga.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
Aspirasi Warga Pati Dibawa ke DPR, Cucun Siapkan Langkah: Plt Bupati dan APH akan Dipanggil
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Bagikan