KPK Harap Penerima Uang 'Panas' e-KTP Ikuti Langkah M Jafar Hafsah
Mantan anggota DPR RI periode 20090-2014 M Jafar Hafsah di sidang lanjutan dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4). (ANTARA/Wahyu Putro A)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Jafar Hafsah yang mengakui pernah menerima 'uang panas' e-KTP dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dan telah mengambalikan uang tersebut ke pihak KPK.
Hal tersebut diakui Jafar saat memberikan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, untuk dua terdakwa perkara korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, pada, Senin (3/3) malam.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut, bahwa pengakuan Jafar yang mengakui menerima dan telah mengembalikan uang korupsi e-KTP ke KPK sebagai sikap yang kooperatif.
"Sejak awal kita menghargai pihak-pihak, baik saksi-saksi yang mengakui menerima dan kemudian mengembalikan kepada KPK. Itu bagian dari apa yang kita sebut dari sikap kooperatif," ujar Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/4).
Febri juga mengharapkan, saksi-saksi lain dapat bersikap kooperatif demi kelancaran dan memudahkan proses penyidikan perkara mega korupsi yang telah menyedot perhatian publik ini.
"Kita berharap saksi-saksi yang lain melakukan hal yang sama," pungkas Febri.
Sebelumnya, M Jafar Hafsah, selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat, mengakui pernah menerima uang panas proyek e-KTP dari Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin sebesar hampir Rp1 miliar.
Jafar pun menyebut bahwa uang korupsi dari Nazaruddin sebesar hampir Rp1 miliar tersebut dinikmati untuk kebutuhan operasionalnya sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat. (Pon)
Bagikan
Berita Terkait
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji di KPK
Pungli RPTKA Diduga Telah Berlangsung Lama, KPK Telusuri Era Hanif Dhakiri
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar