KPK Gali Keterangan Ketua KPU Soal Aliran Duit Terkait PAW Caleg PDIP

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP, Harun Masiku.

Arief mengakui sempat ditanya penyidik mengenai aliran dana terkait proses PAW caleg PDIP. Namun, Arief mengklaim tidak menerima apapun terkait proses tersebut.

Baca Juga:

KPK Cecar Komisioner KPU Viryan Aziz Soal Proses PAW Caleg PDIP

"Nggak (ditanya soal pengetahuan mengenai aliran suap Wahyu). Cuma saya ditanya pak Arief terima juga enggak, haha, saya bilang enggak lah," kata Arief usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (28/1).

Arief diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proses PAW caleg PDIP yang menjerat mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pemeriksaan terhadap Arief dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka kader PDIP Saeful Bahri.

Dalam pemeriksaan ini, Arief mengaku dicecar penyidik dengan sekitar 22 pertanyaan. Materi pemeriksaan, kata Arief masih seputar tugas dan kewenangannya sebagai Ketua KPU.

Selain itu, Arief juga dicecar penyidik mengenai hubungannya dengan Wahyu Setiawan dan Komisioner KPU lainnya.

"Terkait dengan relasi saya kepada pak Wahyu, cara kerja saya, pak wahyu dan para anggota KPU," ujarnya.

Arief juga dicecar mengenai respon KPU terkait permintaan PDIP agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Arief mengklaim, keputusan KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR telah sesuai aturan yang berlaku. Keputusan itu pun telah disampaikan KPU kepada PDIP.

"Siapapun bisa mengajukan PAW, tetapi pengajuan itu diprosses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami memproses sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Kasus ini bermula pada awal Juli 2019, saat salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan Doni sekalu Advokat mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Gugatan ini, dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu.

Penetapan MA ini kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut. Namun, Tanggal 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Alm. Nazarudin Kiemas.

Dua pekan kemudian PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg. Saeful menghubungi Agustiani Tio Fridelina dan melakukan lobi untuk mengabulkan Harun sebagai PAW.

Baca Juga:

Datangi KPK, Arief Budiman: Sejak Awal KPU tak Bisa Proses PAW Harun Masiku

Agustiani mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful kepada Wahyu untuk membantu proses penetapan Harun. Kemudian Wahyu menyanggupi membantu dengan membalas: “Siap, mainkan!".

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Wahyu dan Harun Masiku, KPK juga menjerat eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan staf DPP PDIP Saeful sebagai tersangka.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.(Pon)

Baca Juga:

KPK Garap Ketua KPU Terkait Suap PAW Caleg PDIP Harun Masiku