KPK Dalami Aliran Uang e-KTP ke Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 28 Maret 2018
KPK Dalami Aliran Uang e-KTP ke Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek e-KTP pekan lalu, mantan Ketua DPR Setya Novanto menyebut Mekeng telah menerima aliran dana proyek e-KTP dari keponakannya Irvanto Hendra Pambudi.

"Pasti kita dalami (aliran uang kepada Mekeng). Namun keterangan terdakwa itu harus kita lihat apakah seusai atau tidak dengan bukti-bukti yang lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/3).

Meski Mekeng telah membantah menerima aliran dana dari keponakan Setnov, Febri memastikan pihaknya akan tetap mendalami dan mencermati keterangan dari terdakwa korupsi proyek e-KTP tersebut.

"Penegak hukum tentu wajib mencermati dan mendalami hal tersebut karena itu bagian dari proses hukum. Kita harus memastikan nanti fakta-fakta yang diajukan benar-benar kebenaran yang sifatnya materil," pungkas Febri.

Sebelumnya, Setnov mengungkapkan bahwa uang dari proyek e-KTP juga mengalir ke kader Partai Golkar. Setnov menyebut mantan Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng dan mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap ikut kecipratan uang panas e-KTP.

Setya Novanto (tengah) menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/12). (ANTARA FOTO/Adam Bariq)
Setya Novanto (tengah) menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/12). (ANTARA FOTO/Adam Bariq)

Hal tersebut diungkap Setnov saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

"Dari Partai Saya juga terima, Saudara Melchias Mekeng menerima US$ 500 ribu, sodara Chairuman menerima, (mereka) dari partai saya," kata Setnov.

Menurut Setnov, penerimaan uang Mekeng dan Chairuman diketahuinya dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Uang tersebut diserahkan Andi Narogong melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi.

Setnov mengaku sempat mengonfirmasi langsung kepada Chairuman terkait penerimaan uang dari proyek yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Chairuman pun membenarkan penerimaan uang tersebut dari Andi Narogong.

Tak hanya itu, lanjut Setnov, Chairuman juga menyampaikan kepada dirinya bahwa uang dari proyek e-KTP mengalir ke mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo.

Dalam persidangan itu Setnov juga membeberkan fakta lain. Selain politisi Golkar, Setnov menyebut sejumlah politisi partai lainnya, di antaranya dari PDIP Puan Maharani, Pramono Anung, dan Olly Dondokambey. Kemudian ada pula politisi PKS Tamsil Linrung. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Setelah Sang Wali Kota, Kini Giliran Lima Anggota DPRD Malang Ditahan KPK

#Korupsi E-KTP #Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Indonesia
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
Setnov juga diminta membayar denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan serta uang pengganti (UP) USD 7,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
Bagikan