Soffi Amira
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah eks anggota DPR RI, Miryam S Haryani, untuk bepergian ke luar negeri.
Pencegahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Lalu, pencegahan terhadap Miryam berlaku sejak 30 Juli 2024.
"Berlaku enam bulan ke depan,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (14/8).
Miryam sendiri telah diperiksa penyidik KPK terkait kasus e-KTP, pada Selasa (13/8). Setelah diperiksa, ia memilih bungkam saat ditanya soal pemeriksaannya oleh awak media.
Baca juga:
Tessa menjelaskan, pemeriksaan Miryam untuk mendalami pengetahuannya soal pengadaan e-KTP. Politikus Hanura itu dinilai memiliki informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengusut kasus tersebut.
“Hari ini yang bersangkutan diperiksa dan didalami terkait pengetahuan yang bersangkutan seputar pengadaan e-KTP,” kata Tessa.
Kasus korupsi pengadaan e-KTP ini telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Kasus ini juga menyeret sejumlah petinggi di Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Adapun, KPK terakhir kali menetapkan empat tersangka baru dalam kasus e-KTP pada Agustus 2020 lalu.
Mereka adalah Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi; dan Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos. (Pon)
Baca juga:
