KPK Cegah Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Bepergian ke Luar Negeri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah eks anggota DPR RI, Miryam S Haryani, untuk bepergian ke luar negeri.
Pencegahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Lalu, pencegahan terhadap Miryam berlaku sejak 30 Juli 2024.
"Berlaku enam bulan ke depan,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (14/8).
Miryam sendiri telah diperiksa penyidik KPK terkait kasus e-KTP, pada Selasa (13/8). Setelah diperiksa, ia memilih bungkam saat ditanya soal pemeriksaannya oleh awak media.
Baca juga:
Tessa menjelaskan, pemeriksaan Miryam untuk mendalami pengetahuannya soal pengadaan e-KTP. Politikus Hanura itu dinilai memiliki informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengusut kasus tersebut.
“Hari ini yang bersangkutan diperiksa dan didalami terkait pengetahuan yang bersangkutan seputar pengadaan e-KTP,” kata Tessa.
Kasus korupsi pengadaan e-KTP ini telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Kasus ini juga menyeret sejumlah petinggi di Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Adapun, KPK terakhir kali menetapkan empat tersangka baru dalam kasus e-KTP pada Agustus 2020 lalu.
Mereka adalah Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi; dan Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos. (Pon)
Baca juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK