KPK Bidik Pemberi Suap Rafael Alun
Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan suap mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Jika ditemukan bukti permulaan, lembaga antikorupsi tak segan menjerat pemberi dan penerima suap.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri tak membantah pihaknya juga mendalami dugaan penerimaan suap Rafael Alun. Pengusutan ini dilakukan dalam proses penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat ayah Mario Dandy Satriyo itu.
Baca Juga:
KPK Kembali Sita Kendaraan Mewah hingga Rumah Mewah Rafael Alun
"Kalau penyidikannya gratifikasi TPPU pasti pendalaman-pendalama nya apakah ada penerimaan suap. Tentu kami harus kembangkan lebih jauh apakah alat buktinya apakah kemudian penerimaan itu karena diduga sebagai bagian dari suap sehingga kami bisa pertanggungjawaban pihak-pihak lain sebagai pemberi suap, pasti arahnya ke sana," kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/6).
Dalam kasus gratifikasi, KPK dalam temuan awal menduga Rafael menerima gratifikasi senilai USD 90 ribu atau sekitar Rp 1,35 miliar. Penerimaan itu melalui salah satu perusahaan milik Rafael yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi terkait pembukuan dan perpajakan, PT Artha Mega Ekadhana (AME).
Baca Juga:
KPK Titipkan 2 Mobil Mewah di Mapolresta Terkait Kasus Gratifikasi Rafael Alun
Kabar teranyar, KPK menditeksi nilai dugaan pencucian uang Rafael dari hasil tindak pidana korupsi hampir Rp 100 miliar. Sejumlah aset Rafael bernilai fantastis telah disita KPK. Sebab itu, lembaga antikorupsi mendalami dugaan penerimaan suap Rafael.
"Perbedaannya pemberi gratifikasi tidak bisa dihukum menurut UU kecuali suap. Kalau suap kan bisa penerima dan pemberi. Tapi yang pasti basisnya kecukupan alat bukti," ujar Ali. (Pon)
Baca Juga:
Kehadiran Rafael Struick dan Ivar Jenner Bisa Tambah Kekuatan Timnas Indonesia
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum