Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengumumkan nama-nama anggota DPR, MPR, dan DPD yang belum melaporkan harta kekayaannya hingga batas akhir penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke publik.
Diketahui, penyampaian LHKPN resmi ditutup KPK, Minggu, 31 Maret 2019. Meski sering diimbau, masih banyak pejabat negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, daftar nama wakil rakyat yang malas lapor kekayaan itu kemungkinan diumumkan sebelum penyelenggaraan Pemilu. "Nanti akan kami sampaikan semoga dalam waktu tidak terlalu lama," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (2/4).
Menurut Febri, pengumuman nama-nama tersebut agar publik memiliki informasi tambahan terkait anggota DPR yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun ini.
Selain itu, kata Febri, pengumuman nama anggota DPR, MPR dan DPD yang sudah dan belum melaporkan harta kekayaan dilakukan sebagai bentuk dukungan KPK terhadap Pemilu yang berintegritas.
Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs ini pun berharap rakyat memilih calon wakilnya di parlemen yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
"Ini dalam konteks mendukung Pemilu yang berintegritas sebagai salah satu bentuk perwujudan slogan pilih yang jujur dalam pemilu 2019," tandasnya.
Berdasarkan catatan KPK di unsur legislatif, tingkat kepatuhan anggota DPR RI hanya 56,32 persen. Dari 554 anggota DPR RI wajib lapor, hanya 312 wakil rakyat di Senayan yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Artinya masih ada 242 anggota DPR RI yang belum menyerahkan LHKPN.
Sementara tingkat kepatuhan anggota DPRD berada pada 60,27 persen. Dari 17.644 wajib lapor hanya 10.634 orang yang melaporkan harta kekayaan. Dengan demikian, masih ada 7.010 anggota DPRD yang belum melaporkan harta kekayaannya.
Kemudian tingkat kepatuhan anggota MPR RI sebesar 74 persen. Dari 8 anggota majelis rakyat masih ada 2 orang yang belum melaporkan hartanya.
Dari unsur legislatif, tingkat kepatuhan anggota DPD RI tercatat paling tinggi yakni 75,76 persen. Sebanyak 100 dari 132 anggota DPD wajib lapor telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. (Pon)
Baca Juga: KPK 'Geruduk' DPRD DKI, Ajari Cara Isi LHKPN
