KPK Amankan 9 Orang dalam OTT Wali Kota Bandung
Zulfikar Sy - Sabtu, 15 April 2023
Arsip - Wali Kota Bandung Yana Mulyana memberikan keterangan di Balai Kota Bandung, Senin (3/4/2023). (ANTARA/Istimewa)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/4) malam.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, salah satu pihak yang diamankan yakni, Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
"Sembilan orang sudah ditangkap termasuk Wali Kota," kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (15/4).
Baca Juga:
Rumah Dinas Wali Kota Bandung Tertutup Rapat Usai OTT KPK
Firli menjelaskan, Yana ditangkap lantaran diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bandung.
"Menerima hadiah atau janji yang dilakukan penyelenggara negara dalam pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan internet pada program smart city Kota Bandung," ujarnya.
Baca Juga:
Wali Kota Bandung Yana Mulyana Dijadwalkan Lepas Mudik Gratis Sebelum OTT KPK
Padahal, kata Firli, KPK kerap mengingatkan agar para kepala daerah menghindari praktik-praktik korupsi.
Ia menyayangkan praktik rasuah masih terjadi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
"Saya pernah ngomong di rakor pencegahan korupsi beberapa bulan yang lalu, hari ini kami buktikan. KPK masih ada," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Pemkot Bandung Distribusikan 8.000 Paket Sembako Bersubsidi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Uang dari Khalid Basalamah
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Hotman Klaim Kasus Nadiem Mirip Tom Lembong, Kejagung: Itu Kan Pendapat Pengacara
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Apartemen Nadiem Makarim Digeledah, Kejagung Temukan Barang Bukti Penting
Kakak-Adik Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang, Negara Rugi Rp 1 Triliun!
Presiden Nepal Yakinkan Semua Pihak, Tuntutan Pengunjuk Rasa Akan Dipenuhi
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Kejagung Akui Kepala Desa yang Terlibat Kasus Korupsi Meroket Hingga 100 Persen