KPK Akan Uraikan Penerima Uang Panas e-KTP di Sidang Dakwaan Anang Besok

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 27 Maret 2018
KPK Akan Uraikan Penerima Uang Panas e-KTP di Sidang Dakwaan Anang Besok

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Rabu (28/3) besok.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keterlibatan Anang dalam kasus korupsi proyek e-KTP telah dituangkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.

Termasuk, menguraikan nama-nama yang ikut diperkaya atas proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

"Proses pengadaan, dugaan siapa saja pihak-pihak yang diperkaya dalam kasus KTP-el akan kita tuangkan di dakwaan tersebut," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/3).

Febri meminta semua pihak ikut mencermati seluruh dakwaan Anang yang nantinya akan diuraikan jaksa KPK dalam persidangan. Mengingat, sidang digelar terbuka untuk umum.

Menurut Febri, dakwaan Anang berbeda dengan isi dakwaan terdakwa lainnya. Dia menyebut dakwaan yang disusun jaksa akan fokus kepada perbuatan Anang.

"Sebagai sebuah dakwaan tentu saja ia akan fokus pada perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa," ungkapnya.

Meski demikian, Febri mengakui dalam dakwaan Jaksa akan menguraikan nama-nama yang diduga menerima uang panas dari proyek yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun ini.

"Bahwa ada kaitannya dengan pihak lain itu juga akan diuraikan atau terdakwa yang sudah diproses sebelumnya tentu akan kita uraikan mari kita tunggu saja dakwaan kan juga belum dibacakan akan lebih baik jika kita simak secara lengkap di persidangan," pungkas Febri.

Anang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Dia merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution, salah satu perusahaan anggota konsorsium PNRI yang memenangkan tender proyek tersebut.

Akibat perbuatannya, Anang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Tipikor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: KPK Rahasiakan 'Jejak' Bakal Cawapres yang Tersangkut Korupsi

#Korupsi E-KTP #Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Indonesia
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
Setnov juga diminta membayar denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan serta uang pengganti (UP) USD 7,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
Bagikan