Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menutup penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Minggu, 31 Maret 2019. Namun, hanya sedikit pejabat negara yang patuh melaporkan harta kekayaannya.
Berdasarkan catatan KPK di unsur legislatif, tingkat kepatuhan anggota DPR RI hanya 56,32 persen. Dari 554 anggota DPR RI wajib lapor, hanya 312 wakil rakyat di Senayan yang sudah melaporkan harta kekayaannya.
"Artinya masih ada 242 anggota DPR RI yang belum melaporkan harta kekayaannya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (1/4).
Sementara tingkat kepatuhan anggota DPRD berada pada 60,27 persen. Dari 17.644 wajib lapor hanya 10.634 orang yang melaporkan harta kekayaan. Dengan demikian, masih ada 7.010 anggota DPRD yang belum melaporkan harta kekayaannya.
Kemudian tingkat kepatuhan anggota MPR RI sebesar 74 persen. Dari 8 anggota majelis rakyat masih ada 2 orang yang belum melaporkan hartanya.
Dari unsur legislatif, tingkat kepatuhan anggota DPD RI tercatat paling tinggi yakni 75,76 persen. Sebanyak 100 dari 132 anggota DPD wajib lapor telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. "Masih ada 32 anggota DPD yang belum menyampaikan LHKPN," imbuh dia.
Baca Juga:
KPK Bongkar Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN
Meski Telat, 57 Anggota DPRD DKI Sudah Setor LHKPN ke KPK
Menurut Febri berbagai upaya telah dilakukan KPK untuk mempermudah proses pelaporan. Lmbaga antirasuah bahkan telah mendatangi lebih dari 150 instansi untuk melakukan klinik eLHKPN, Bimtek hingga ToT LHKPN, dan imbauan yang lebih sering melalui media.
Febri mengungkapkan terdapat 51 instansi yang telah melaporkan LHKPN 100 persen yang terdiri dari unsur DPRD Provinsi, Kab/Kota, BUMN/D dan pemerintah daerah. Selain itu terdapat 85 instansi dengan kepatuhan lebih dari 90 persen.
"KPK sangat mengapresiasi kepatuhan tersebut dan semoga dapat menjadi contoh untuk instansi lain," pungkasnya. (Pon)
