Korlantas Polri Terapkan Contraflow dan One Way di Tol saat Mudik Lebaran

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 30 Maret 2022
Korlantas Polri Terapkan Contraflow dan One Way di Tol saat Mudik Lebaran

Jalan Tol Cimanggis -Cibitung. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Korlantas Polri mulai mempersiapkan skema arus mudik dan arus balik di tol Cikampek.

Salah satunya dengan mengecek di beberapa titik seperti KM 45, KM 47, KM 69, dan KM 70 tol Cikampek.

Baca Juga;

Pertamina Terus Memonitor Distribusi Solar Subsidi

"Persiapan fisik jalan tol, khususnya dan tentunya arteri, kami kerjakan lagi setelah ini untuk memastikan nanti cara-cara bertindak apa yang akan disiapkan buat melayani masyarakat yang akan mudik," ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi dalam keterangannya, Rabu (30/3).

Menurut Firman, berdasarkan analisa awal arus dan volume pada momen mudik, jumlah volume kendaraan di jalan tol dan arteri diperkirakan akan cukup tinggi.

Namun, pihaknya akan terus memantau perkembangan ke depannya.

Dia memastikan, semua bekerja berdasarkan situasi di lapangan.

"Kami akan siapkan langkah antisipasi tingginya arus mudik seperti manajemen peningkatan kapasitas jalan yaitu menambah ruas jalur yang akan digunakan," kata putra Wapres RI ke enam Try Sutrisno ini.

Menurut Firman, nantinya di KM 45, KM 47, KM 69, dan KM 70 tol Cikampek akan dilakukan skema contraflow.

Pemudik mengantre bagasi pada bus antar kota dan antar provinsi di terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jakarta, Rabu, (22/4/2020). Foto: MP/Rizki Fitrianto
Pemudik mengantre bagasi pada bus antar kota dan antar provinsi di terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jakarta, Rabu, (22/4/2020). Foto: MP/Rizki Fitrianto

Bahkan one way jika terjadi kemacetan panjang saat mudik dan arus balik.

Saat ini, kata dia, sejumlah persiapan masih terus digalakkan.

Hal ini untuk menambah kapasitas volume jalan agar bisa dilalui.

"Tapi ini baru persiapan-persiapan dimana keluar masuknya, bagaimana pengaturan di pintu tol, semua akan kita cek," ucap mantan Kapolda Jambi ini.

Selain itu di Jalan Tol Cikampek Selatan (Entrance Sadang), kata Firman, turut dilakukan pengecekan.

Jalur ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan jika telah beroperasi penuh.

Firman berharap persiapan ini dari semua aspek, fasilitas sarpras jalan.

"Kemudian para petugas yang akan ditempatkan, dan yang lebih penting lagi masyarakat yang akan dilayani juga nanti untuk kerjasama dengan apa yang harus kami terapkan untuk kelancaran arus mudik," tutup mantan Kapolres Jakarta Selatan ini.(knu)

Baca Juga:

Jangan Tertipu! Ini Cara Memilih Kampas Rem Motor yang Berkualitas

#Korlantas #Polri #Mudik #Lebaran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan