Korlantas Lakukan Buka Tutup Jalan Tertentu saat KTT G20 di Bali

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 27 September 2022
Korlantas Lakukan Buka Tutup Jalan Tertentu saat KTT G20 di Bali

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi.(Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gelaran Presidensi G20 makin dekat. Yakni penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang.

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi terus menyiapkan pengamanan dalam pergelaran presidensi G20 yang akan digelar di Bali.

Baca Juga:

Airlangga Minta G20 Dorong Upaya Peningkatan di Sektor Industri

Operasi pengamanan ini nantinya akan menjadi operasi terpusat yang akan melibatkan banyak stakeholders.

Firman menuturkan, operasi ini disiapkan dari mulai kegiatan yang bersifat preventif. Seperti penjagaan-penjagaan, pengaturan, mencadangkan kegiatan yang bersifat kontingensi sampai dengan penanggulangan bencana.

Semuanya akan dijaga sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan, keamanan tanpa adanya ketakutan di masyarakat.

Selain itu, dalam pengamanan ini Polri akan memanfaatkan teknologi yaitu kendaraan listrik baik roda dua maupun roda empat.

Pemanfaatan kamera tilang E-TLE secara koordinatif dan kolaboratif menggunakan kamera-kamera di Bali juga dilakukan untuk bisa memantau setiap wilayah.

"Ini satu langkah besar menangani satu lalu lintas, bisa memanfaatkan kamera-kamera ini dengan banyak hal dengan pemantauan perjalanan bisa melihat kondisi traffic terdampak dari adanya rekayasa dari kegiatan yang dilaksanankan," ujar Firman, Selasa (27/9).

Untuk jumlah personel pengamanan, lanjut Firman, sudah ada standar operasional prosedur (SOP) baik pengamanan biasa hingga tamu VVIP.

Bahkan, pihaknya sudah mulai melakukan pelatihan bersama dengan Paspampres (pasukan pengamanan presiden) untuk mengetahui bagaimana cara bertindak dalam melakukan pengawalan.

Baca Juga:

Rawan Gangguan Keamanan hingga Serangan Siber, KTT G20 Dijaga 5 Ribu Polisi

"Berapa personel yang harus di libatkan di titik-titik tadi dan seluruhnya dioptimalkan untuk kelancaran lalu lintas bersama, agar masyarakat tidak merasa terganggu," ungkap mantan Kapolda Jambi ini.

Ia pun menjelaskan, beberapa hal yang menonjol yang mungkin dihadapi yaitu ada beberapa ruas jalan yang tidak cukup lebar di Bali.

Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat sekitar untuk tidak memarkirkan kendaraan di pinggi jalan pada saat tanggal-tanggal tertentu.

"Ruas jalan yang tidak mungkin dilakukan secara dua lajur berlawanan langsung akan di tutup sementara jadi sifatnya buka tutup di jalan-jalan tertentu," ucapnya.

Firman akan melibatkan masyarakat dan Pemda guna melancarkan lalu lintas selama kegiatan KTT G20 mulai dari bandara, venue hingga tempat kepala atau pimpinan negara menginap.

"Dalam hal ini kami memberikan prioritas dan bukan mengorbankan masyarakat tetapi mempersilahkan tamu G20 agar nyaman dalam melaksanakan kegiatan tersebut," katanya.

Firman meyakini, masyarakat yang terlibat di dalamnya tentunya akan memberikan peran yang sangat besar ketika jalan itu menjadi jalan yang nyaman untuk dilalui.

"Bagaimana masyarakat ikut menyiapkan kegiatan ini dengan para pemilik kendaraan tidak memarkirkan kendaraan yang ada di pinggir jalan," kata putra Wapres RI keenam, Try Sutrisno ini. (Knu)

Baca Juga:

Delegasi G20 Tergoda Cita Rasa Kopi Indonesia

#KTT G20 #G20 #Bali #Korlantas #Kakorlantas #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Paus Sperma Terdampar di Bali, Diarahkan ke Laut Balik Lagi Akhirnya Dibawa ke Markas JSI
Paus sperma yang terdampar di Pantai Tembles itu memiliki panjang dua meter lebih, serta terdapat banyak luka memar di tubuhnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Paus Sperma Terdampar di Bali, Diarahkan ke Laut Balik Lagi Akhirnya Dibawa ke Markas JSI
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Pemisahan dari TNI menjadi pijakan Polri untuk bertransformasi menuju konsep civilian police.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Bagikan