Korlantas Lakukan Buka Tutup Jalan Tertentu saat KTT G20 di Bali

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 27 September 2022
Korlantas Lakukan Buka Tutup Jalan Tertentu saat KTT G20 di Bali

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi.(Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gelaran Presidensi G20 makin dekat. Yakni penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang.

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi terus menyiapkan pengamanan dalam pergelaran presidensi G20 yang akan digelar di Bali.

Baca Juga:

Airlangga Minta G20 Dorong Upaya Peningkatan di Sektor Industri

Operasi pengamanan ini nantinya akan menjadi operasi terpusat yang akan melibatkan banyak stakeholders.

Firman menuturkan, operasi ini disiapkan dari mulai kegiatan yang bersifat preventif. Seperti penjagaan-penjagaan, pengaturan, mencadangkan kegiatan yang bersifat kontingensi sampai dengan penanggulangan bencana.

Semuanya akan dijaga sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan, keamanan tanpa adanya ketakutan di masyarakat.

Selain itu, dalam pengamanan ini Polri akan memanfaatkan teknologi yaitu kendaraan listrik baik roda dua maupun roda empat.

Pemanfaatan kamera tilang E-TLE secara koordinatif dan kolaboratif menggunakan kamera-kamera di Bali juga dilakukan untuk bisa memantau setiap wilayah.

"Ini satu langkah besar menangani satu lalu lintas, bisa memanfaatkan kamera-kamera ini dengan banyak hal dengan pemantauan perjalanan bisa melihat kondisi traffic terdampak dari adanya rekayasa dari kegiatan yang dilaksanankan," ujar Firman, Selasa (27/9).

Untuk jumlah personel pengamanan, lanjut Firman, sudah ada standar operasional prosedur (SOP) baik pengamanan biasa hingga tamu VVIP.

Bahkan, pihaknya sudah mulai melakukan pelatihan bersama dengan Paspampres (pasukan pengamanan presiden) untuk mengetahui bagaimana cara bertindak dalam melakukan pengawalan.

Baca Juga:

Rawan Gangguan Keamanan hingga Serangan Siber, KTT G20 Dijaga 5 Ribu Polisi

"Berapa personel yang harus di libatkan di titik-titik tadi dan seluruhnya dioptimalkan untuk kelancaran lalu lintas bersama, agar masyarakat tidak merasa terganggu," ungkap mantan Kapolda Jambi ini.

Ia pun menjelaskan, beberapa hal yang menonjol yang mungkin dihadapi yaitu ada beberapa ruas jalan yang tidak cukup lebar di Bali.

Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat sekitar untuk tidak memarkirkan kendaraan di pinggi jalan pada saat tanggal-tanggal tertentu.

"Ruas jalan yang tidak mungkin dilakukan secara dua lajur berlawanan langsung akan di tutup sementara jadi sifatnya buka tutup di jalan-jalan tertentu," ucapnya.

Firman akan melibatkan masyarakat dan Pemda guna melancarkan lalu lintas selama kegiatan KTT G20 mulai dari bandara, venue hingga tempat kepala atau pimpinan negara menginap.

"Dalam hal ini kami memberikan prioritas dan bukan mengorbankan masyarakat tetapi mempersilahkan tamu G20 agar nyaman dalam melaksanakan kegiatan tersebut," katanya.

Firman meyakini, masyarakat yang terlibat di dalamnya tentunya akan memberikan peran yang sangat besar ketika jalan itu menjadi jalan yang nyaman untuk dilalui.

"Bagaimana masyarakat ikut menyiapkan kegiatan ini dengan para pemilik kendaraan tidak memarkirkan kendaraan yang ada di pinggir jalan," kata putra Wapres RI keenam, Try Sutrisno ini. (Knu)

Baca Juga:

Delegasi G20 Tergoda Cita Rasa Kopi Indonesia

#KTT G20 #G20 #Bali #Korlantas #Kakorlantas #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Bagikan