Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Koordinator FPRM Minta Jokowi Usir Duta Besar Myanmar

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 06 September 2017
Koordinator FPRM Minta Jokowi Usir Duta Besar Myanmar

Aktivis Kaum Profesional bagi Kemanusiaan Rohingya membentangkan poster bergambar Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Foto (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Forum Peduli Rohingya Makassar (FPRM) meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertindak tegas untuk mengusir Kedutaan Besar Myanmar dari Indonesia. Hal ini mengacu atas tragedi kemanusiaan terhadap etnik Rohingya.

"Sebagai langkah tegas yang bisa diambil Indonesia, segera mengusir Duta Besar Myanmar dari Tanah Air ini dan tarik Dubes Indonesia di Myanmar, serta putuskan hubungan diplomatik," kata Koordinator FPRM, Iqbal Djalil dalam siaran pers, Rabu (6/9).

Anggota DPRD Kota Makassar itu menegaskan, tindakan kesewenang-wenangan oleh militer Myanmar kepada Muslim Rohingya sudah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kita meminta agar kasus itu dibawa ke Mahkamah Internasional, karena melanggar hak asasi manusia," tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga berharap dari pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mencabut nobel perdamaian PBB yang sebelumnya diberikan kepada tokoh asal Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Simbol adanya kedamaian dan perdamaian di Myanmar hanyalah kebohongan belaka. Kaum Muslimin sebagai kelompok minoritas di sana terus dianiaya dan dibunuh," ungkapnya.

Iqbal menambahkan, dunia bisa melihat dan belajar akan corak keragaman itu terjalin dengan sangat baik di Indonesia.

"Indonesia memperlihatkan akan begitu tinggi dan mulianya akhlak ummat Islam. Meski Islam mayoritas di negara ini, tetapi penganutnya tidak menzalimin dan berbuat seenaknya kepada yang minoritas," pungkas Iqbal.(Asp)

Baca juga berita terkait kedubes Myanmar di: 20 Ribu Massa Dari 32 Ormas Islam Geruduk Kedubes Myanmar

#Imigran Rohingya #Pengungsi Rohingya #Aung San Suu Kyi #PBB #HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Nasib Tragis Pengungsi Rohingya, 500 Orang Diduga Tewas Tenggelam di Perairan Myanmar
Dua kapal pengungsi Rohingya tenggelam di Myanmar. UNHCR dan IOM menduga lebih dari 500 orang tewas. Mayoritas berasal dari Cox’s Bazar, Bangladesh.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
Nasib Tragis Pengungsi Rohingya, 500 Orang Diduga Tewas Tenggelam di Perairan Myanmar
Dunia
PBB Dituntut Ingatkan Negara Timur Tengah Berhenti Mengizinkan AS Melancarkan Serangan ke Wilayah Iran
Iran mengecam keras serangan AS yang dilakukan selama 22 jam terakhir, dan menggambarkan hal itu sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
PBB Dituntut Ingatkan Negara Timur Tengah Berhenti Mengizinkan AS Melancarkan Serangan ke Wilayah Iran
Dunia
Harapan Baru untuk Kuba, PBB Sepakat Kaji Ulang Embargo AS Selama 66 Tahun
Majelis Umum PBB sepakat mengkaji ulang embargo ekonomi AS terhadap Kuba. 136 negara mendukung langkah ini, memberi harapan baru bagi Havana yang 66 tahun didera sanksi.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Juli 2026
Harapan Baru untuk Kuba, PBB Sepakat Kaji Ulang Embargo AS Selama 66 Tahun
Indonesia
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pelatihan, tingkat intensitas latihan fisik, hingga sistem pemeriksaan kesehatan peserta.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Dunia
PBB Proyeksikan 6,7 Juta Korban Terdampak Gempa Venezuela, 2 Juta di Ibu Kota Caracas
PBB memproyeksikan 6,76 juta orang terdampak gempa Venezuela, termasuk 2 juta di Caracas. IOM siapkan bantuan darurat.
Wisnu Cipto - Minggu, 28 Juni 2026
PBB Proyeksikan 6,7 Juta Korban Terdampak Gempa Venezuela, 2 Juta di Ibu Kota Caracas
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Dunia
Dunia di Ambang Krisis, Tinggi Permukaan Laut Naik 2 Kali Lipat dalam 10 Tahun
Jika tren ini berlanjut, jutaan orang di wilayah pesisir akan menghadapi banjir rob, hilangnya lahan, dan krisis pangan akibat rusaknya ekosistem laut.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Dunia di Ambang Krisis, Tinggi Permukaan Laut Naik 2 Kali Lipat dalam 10 Tahun
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Indonesia Turunkan Karhutla 86 Persen, Menhut RI Dorong Pengakuan Hutan Adat di Forum PBB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap Indonesia berhasil menekan karhutla hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir saat forum PBB di New York.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
Indonesia Turunkan Karhutla 86 Persen, Menhut RI Dorong Pengakuan Hutan Adat di Forum PBB
Bagikan