Koordinator FPRM Minta Jokowi Usir Duta Besar Myanmar

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 06 September 2017
Koordinator FPRM Minta Jokowi Usir Duta Besar Myanmar

Aktivis Kaum Profesional bagi Kemanusiaan Rohingya membentangkan poster bergambar Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Foto (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Forum Peduli Rohingya Makassar (FPRM) meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertindak tegas untuk mengusir Kedutaan Besar Myanmar dari Indonesia. Hal ini mengacu atas tragedi kemanusiaan terhadap etnik Rohingya.

"Sebagai langkah tegas yang bisa diambil Indonesia, segera mengusir Duta Besar Myanmar dari Tanah Air ini dan tarik Dubes Indonesia di Myanmar, serta putuskan hubungan diplomatik," kata Koordinator FPRM, Iqbal Djalil dalam siaran pers, Rabu (6/9).

Anggota DPRD Kota Makassar itu menegaskan, tindakan kesewenang-wenangan oleh militer Myanmar kepada Muslim Rohingya sudah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kita meminta agar kasus itu dibawa ke Mahkamah Internasional, karena melanggar hak asasi manusia," tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga berharap dari pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mencabut nobel perdamaian PBB yang sebelumnya diberikan kepada tokoh asal Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Simbol adanya kedamaian dan perdamaian di Myanmar hanyalah kebohongan belaka. Kaum Muslimin sebagai kelompok minoritas di sana terus dianiaya dan dibunuh," ungkapnya.

Iqbal menambahkan, dunia bisa melihat dan belajar akan corak keragaman itu terjalin dengan sangat baik di Indonesia.

"Indonesia memperlihatkan akan begitu tinggi dan mulianya akhlak ummat Islam. Meski Islam mayoritas di negara ini, tetapi penganutnya tidak menzalimin dan berbuat seenaknya kepada yang minoritas," pungkas Iqbal.(Asp)

Baca juga berita terkait kedubes Myanmar di: 20 Ribu Massa Dari 32 Ormas Islam Geruduk Kedubes Myanmar

#Imigran Rohingya #Pengungsi Rohingya #Aung San Suu Kyi #PBB #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Polri Tangkap WNI Terkait TPPO Warga Rohingya, Perluas Jaringan Hingga Turkiye
Ini bukan kali pertama HS menjadi pelaku TPPO. Berdasarkan catatan kepolisian, HS pernah terjerat kasus serupa.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Polri Tangkap WNI Terkait TPPO Warga Rohingya, Perluas Jaringan Hingga Turkiye
Dunia
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Hak dan kesejahteraan seluruh warga Greenland selalu terjamin selama berada di bawah Kerajaan Denmark.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Dunia
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
PBB prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela sekaligus memperingatkan potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
Dunia
Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Pada 2026, ketika perang berkecamuk di Ukraina dan lainnya, para pemimpin dunia harus bekerja meringankan penderitaan manusia dan memerangi perubahan iklim.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
 Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Bagikan