Konsultasi dengan Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Minta Media On The Track

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 17 Januari 2020
Konsultasi dengan Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Minta Media On The Track

Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Hukum PDI Perjuangan menginginkan praktik jurnalistik berjalan dengan sesuai kaidah dan kode etik mereka. Tim Hukum PDIP tidak ingin ada oknum yang tak bertanggung jawab berlindung di balik atribut pers.

Hal ini disampaikan Ketua Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta usai berkonsultasi dengan Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (17/1). Wayan mengonsultasikan sejumlah pemberitaan kepada Dewan Pers yang menyudutkan PDIP akhir-akhir ini.

Baca Juga

Kirim Tim Hukum ke Dewan Pers, PDIP: Bukan Ancam Kebebasan Pers

"Kedatangan kami ke Dewan Pers agar Dewan Pers itu menangkap maksud kami. Tujuan kedua adalah agar media yang ada sekarang ini jalannya sesuai dengan khitah sesuai dengan fitrahnya, on the track," kata Wayan.

Wayan menegaskan tidak ingin mengancam kebebasan pers di ranah demokrasi ini. Kehadiran Tim Hukum PDIP, kata Wayan, hanya mencari keadilan mengingat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menjadi sasaran tembak fitnah dan framing yang merugikan.

Wayan kembali menegaskan PDIP tak bermaksud untuk melemahkan kerja-kerja pers yang objektif dan berimbang.

"Tolong berikan jaminan kepada kami, setidak-tidaknya oleh Dewan Pers bahwa pemberitaan yang ada selama ini termasuk kami," jelas Wayan.

DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Wayan juga mengingatkan apakah jurnalis dalam menyudutkan PDIP akhir-akhir ini sudah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik dengan benar. Sebab, Wayan merasakan adanya berita-berita yang sangat mendiskreditkan PDIP, seperti penyegelan Kantor DPP PDIP dan framing buruk kepada petinggi PDIP.

"Janganlah ada kutipan-kutipan yang tidak jelas. Jangan ada berita bohong tidak dikonfirmasi. Kami merasakan, kok, konfirmasi ke kami ini sangat kering kalau dikatakan tidak. Padahal salah satu roh dan semangat pers agar berita berimbang adalah konfirmasi. Itulah yang kami sampaikan sejauh mana tradisi ini sudah berjalan dan melalui kasus yang kami hadapi saya pikir ini menjadi titik balik mudah-mudahan ke depan tidak akan mengulangi kesalahan ini," kata Wayan.

Dalam konsultasi kepada Dewan Pers, kata Wayan, pihaknya merasa banyak diserang berita bohong. Wayan kemudian disarankan untuk membuat pengaduan mewakili DPP PDIP. Wayan sudah mengantongi blangko pendaftaran pengaduan yang resmi dari Dewan Pers.

Sementara itu, Koordinator Tim Lawyer PDIP Teguh Samudera menerangkan, hasil konsultasi dengan Dewan Pers akan dibahas dengan DPP PDIP. Pembahasan dengan partai tersebut untuk memastikan langkah apa yang ditempuh selanjutnya. Teguh sendiri belum mau membocorkan media-media apa saja yang menyudutkan PDIP.

Baca Juga

Jadi Korban Framing Media, PDIP Kirim Utusan ke Dewan Pers

"Nanti akan kami laporkan hasil konsultasi dengan Dewan Pers kepada pemberi kuasa PDIP. Hasilnya akan kami laporkan nanti. Tindakan apa yang dilakukan, perintahnya seperti apa, itu baru kami jalankan. Ini kan kuasa hukum," tegas Teguh. (Pon)

#DPP PDIP #Dewan Pers
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Dewan Pers mendorong pemerintah untuk memakai jalur diplomasi demi membebaskan jurnalis dan warga sipil.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Berita Foto
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima surat usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Indonesia
PDIP Desak Pemerintah Kuasai Teknologi Prediksi Bencana Secara Akurat untuk Cegah Korban Jiwa
Sejalan dengan visi partai, PDIP terus mengusung agenda Politik Ekologi melalui gerakan 'Merawat Pertiwi' yang fokus pada penjagaan hutan, sungai, dan disiplin tata ruang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 Februari 2026
PDIP Desak Pemerintah Kuasai Teknologi Prediksi Bencana Secara Akurat untuk Cegah Korban Jiwa
Indonesia
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan platform AI wajib membayar royalti jika menggunakan karya jurnalistik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Indonesia
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Uji Kompetensi Wartawan akan digelar pada 4-5 Februari 2026 untuk 30 jurnalis dari tiga jenis platform media, yang meliputi siber, foto, dan TV.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Indonesia
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Mendukung implementasi putusan MK yang memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Indonesia
Nama Megawati Ikut Terseret di Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, PDIP Pasang Badan
Deddy Sitorus menegaskan bahwa persoalan ijazah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan etika
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Nama Megawati Ikut Terseret di Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, PDIP Pasang Badan
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan