Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Konflik Pakistan-Afghanistan Memanas, DPR Desak Opsi Evakuasi WNI Disiapkan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Februari 2026
Konflik Pakistan-Afghanistan Memanas, DPR Desak Opsi Evakuasi WNI Disiapkan

Pakistan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, merespons meningkatnya eskalasi konflik antara Pakistan dan Afghanistan menyusul serangan militer Pakistan ke sejumlah wilayah Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul, pada Jumat (27/2) dini hari.

Berdasarkan klaim militer Pakistan, serangan tersebut menewaskan 133 pejuang Afghanistan dan melukai lebih dari 200 orang. Situasi keamanan di kawasan dilaporkan semakin tegang pasca-serangan tersebut.

Pria yang akrab disapa Deng Ical itu meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) untuk bergerak cepat memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Pakistan maupun Afghanistan.

“Keamanan dan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama. Saya meminta Kemlu melalui KBRI di masing-masing negara untuk terus memantau perkembangan situasi dan menjalin komunikasi intensif dengan para WNI,” ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Jumat (27/2).

Baca juga:

Meksiko Mencekam Imbas Bos Kartel Tewas, DPR Minta Keselamatan 45 WNI Jadi Prioritas

Ia menegaskan, para WNI diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menghindari lokasi yang berpotensi menjadi target serangan maupun pusat konsentrasi massa.

“WNI harus menghindari tempat-tempat yang menjadi target serangan dan mengikuti seluruh arahan dari perwakilan RI setempat. Jika situasi semakin tidak kondusif dan membahayakan, maka opsi evakuasi harus segera dipersiapkan dan dilaksanakan,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi I yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan, Syamsu Rizal memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah guna memantau perkembangan situasi serta langkah-langkah perlindungan WNI di kawasan konflik tersebut.

Ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengedepankan diplomasi dan menyerukan penahanan diri dari semua pihak guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.

Baca juga:

Pakistan dan Afghanistan Perang Terbuka, 133 Anggota Taliban Dikabarkan Tewas

Sebelumnya, serangan Pakistan diluncurkan setelah Afghanistan menyerang situs-situs militer Pakistan di sepanjang Garis Durand pada Kamis (26/2) malam. Afghanistan mengklaim serangan itu sebagai respons atas konflik di perbatasan pada akhir pekan yang menewaskan sedikitnya 18 orang di wilayah Afghanistan.

Eskalasi ini menambah daftar ketegangan geopolitik global yang terus berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

Deng Ical juga meminta Kemlu segera menyusun kajian strategis guna memetakan kondisi aktual serta potensi gangguan keamanan terhadap WNI. Peta risiko tersebut dinilai penting untuk ditindaklanjuti oleh TNI dan pemangku kepentingan strategis lainnya.

“Menilik eskalasi yang terus berkembang, bukan hanya di kawasan Pakistan–Afghanistan, tetapi juga di sejumlah titik lain seperti dinamika AS–Iran, Aljazair–Maroko, hingga ketegangan di kawasan ASEAN seperti Kamboja–Thailand,” tegasnya. (Pon)

#Afghanistan #Pakistan #Konflik Afghanistan - Pakistan #Komisi I DPR #Kemenlu #WNI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
DPR mendesak pemerintah membentuk satgas untuk membebaskan Kapten Ashari, yang disandera bajak laut Somalia.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Indonesia
Kemenlu Tangani WNI Kabur Dari Rombongan Wisata di Korea Selatan
Kabar mengenai seorang WNI berinisial F asal Madiun, Jawa Timur yang diduga kabur dalam perjalanan tur di Korea Selatan menjadi sorotan masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Kemenlu Tangani WNI Kabur Dari Rombongan Wisata di Korea Selatan
Indonesia
Soal Pungutan Jadi WNI dan Lepas WNI, Ini Alasan Menteri Hukum Supratman
Terkait permohonan pelepasan status WNI, pemerintah melalui 15 kementerian/lembaga melakukan pengecekan terhadap individu pemohon. Tidak seluruh permohonan disetujui pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Soal Pungutan Jadi WNI dan Lepas WNI, Ini Alasan Menteri Hukum Supratman
Indonesia
PP Nomor 30 Tahun 2026: Lepas Status WNI Kena Tarif cuma Rp 5 Juta
Peraturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu diundangkan pada 2 Juli 2026.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
PP Nomor 30 Tahun 2026: Lepas Status WNI Kena Tarif cuma Rp 5 Juta
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Indonesia
Marak Gaji ABK WNI di Luar Negeri Tidak Dibayar, Kemenhub Ingatkan Kalau Berangkat Pakai Agensi Resmi
Banyak ABK WNI jadi korban TPPO dengan gaji tidak dibayar. Kemenhub ingatkan pelaut agar berangkat melalui agensi resmi dan PKL sah untuk perlindungan kerja.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
Marak Gaji ABK WNI di Luar Negeri Tidak Dibayar, Kemenhub Ingatkan Kalau Berangkat Pakai Agensi Resmi
Indonesia
Indonesia Cermati Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik China Dari Kapal Selam Bertenaga Nuklir
Uji coba tersebut menjadi peluncuran rudal dari kapal selam nuklir pertama yang dilakukan Pasukan Pembebasan Rakyat China (PLA) sejak 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
Indonesia Cermati Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik China Dari Kapal Selam Bertenaga Nuklir
Bagikan