Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pertempuran di Myanmar terus meningkat sejak akhir Oktober, serta meluas dari wilayah utara Shan State hingga Rakhine State, serta di bagian barat laut dan tenggara.
Ada beberapa kelompok etnis bersenjata, yang bersatu dalam kelompok yang disebut Brotherhood Alliance, memerangi rezim junta untuk mengambil alih kendali di berbagai wilayah. Kelompok itu menyerang pasukan junta dikabarkan, telah merebut setengah lusin kota dan kini menguasai lebih dari 170 pos terdepan junta.
Baca Juga:
Prabowo Dorong Penyelesaian Konflik Non Kekerasan di Myanmar
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberi peringatan bahwa konflik internal di Myanmar utara telah meluas dan membuat semakin banyak orang yang mengungsi. Tercatat, lebih dari setengah juta orang menjadi pengungsi internal baru akibat kekerasan yang terjadi.
"Jumlah ini melebihi dua juta orang yang sudah menjadi pengungsi internal,” katanya.
Memenuhi kebutuhan mereka, ketua urusan kemanusiaan PBB Martin Griffiths mengalokasikan USD 7 dolar atau sekitar Rp108,5 miliar dari Dana Tanggap Darurat Pusat (CERF) untuk membantu warga sipil yang mengungsi akibat konflik yang berlangsung di Myanmar.
Namun, dari Rencana Tanggap Kemanusiaan senilai USD 887 juta atau Rp 13,7 triliun untuk tahun ini, hingga saat ini baru diperoleh sekitar sepertiganya, yaitu sebesar USD 254 juta atau Rp3,9 triliun.
"Bantuan tambahan sangat dibutuhkan untuk memungkinkan lembaga kemanusiaan merespons kebutuhan yang semakin meningkat secara efektif dan dalam skala besar. Pendanaan CERF akan membantu organisasi kemanusiaan memberi bantuan penyelamat hidup bagi mereka yang hidupnya tercerabut akibat konflik,” katannya.
Junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021 melalui kudeta dan menangkap puluhan pejabat termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi hingga Presiden Htin Kyaw. Kondisi ini membuat Myanmar kembali ke krisis politik dan perang sipil yang berlangsung sampai saat ini. (*)
Baca Juga:
Jokowi dan Prabowo Dituntut Bertanggung Jawab Atas Penjualan Senjata ke Junta Myanmar
