Mula Akmal
MerahPutih.com - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendorong penyelesaian konflik di Myanmar melalui cara-cara damai dan non-kekerasaan.
"Kita juga sudah terus menyatakan bahwa kita mendorong penyelesaian damai tentang pertikaian di Myanmar," ucap Prabowo saat konferensi pers usai perhelatan The 10th ASEAN Defence Minister's Meeting (ADMM) Plus 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (16/11).
Baca Juga:
Prabowo Ungkap Belum Ada Rencana Tarik Pasukan Perdamaian RI di Lebanon
Lebih lanjut, kata Prabowo, Indonesia mendorong pemerintah Myanmar untuk mencari penyelesaian konflik yang non-kekerasan terhadap rakyatnya sendiri.
"Kita juga sudah punya konsensus ASEAN tentang Myanmar, kita masih berharap pemerintah Myanmar bisa ikut melaksanakan," paparnya.
Meskipun ASEAN memiliki prinsip non-intervensi, kata Prabowo, organisasi di kawasan ini terus berupaya untuk tetap menggunakan pengaruhnya untuk membantu penyelesaian konflik Myanmar.
"Jadi apa pun yang terjadi di Myanmar adalah hak Myanmar dalam menentukan nasibnya sendiri. Pada prinsipnya ASEAN tidak ingin ikut campur di dalam masalah negara lain, tapi kita ingin gunakan pengaruhnya," kata Prabowo.
Baca Juga:
Pada kesempatan yang sama, Prabowo turut mengungkap bahwa forum dialog seperti ADMM dan ADMM Plus memiliki nilai penting yang kemudian membuat sejumlah negara ingin bergabung di dalamnya.
"Mekanisme ADMM dan ADMM Plus dirasakan banyak negara sangat penting. Beberapa negara lain sudah mendaftar, minta ikut, dan ini sering dibahas. Negara yang telah minta untuk ikut serta sebagai mitra antara lain Inggris, Prancis, Uni Eropa," jelasnya.
"Ini akan dibahas terus, karena semua keputusan di forum ini harus diambil secara konsensus. Beberapa negara masih minta penjelasan, tetapi kita, Indonesia, mendukung penambahan negara-negara itu karena melihat geopolitik dunia," sambung Prabowo.
Ia menambahkan sejumlah kerja sama yang telah disepakati melalui forum pertemuan menteri pertahanan ini, di antaranya adalah kerja sama di sektor maritim, kontra-terorisme, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, operasi pemeliharaan perdamaian, kedokteran militer dan keamanan siber. (Asp)
Baca Juga:
Komisi I DPR Buka Peluang Panggil Prabowo Buntut Jatuhnya Pesawat TNI AU
