Konflik Iran-Israel Memburuk, Komisi I DPR Desak Pemerintah Bentuk Task Force Evakuasi WNI

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 17 Juni 2025
Konflik Iran-Israel Memburuk, Komisi I DPR Desak Pemerintah Bentuk Task Force Evakuasi WNI

Dampak serangan rudal Iran di kota-kota Israel. (Foto: X/@TheCradleMedia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konfrontasi militer antara Israel dan Iran sejak 13 Juni 2025. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, khususnya evakuasi WNI dari wilayah rawan konflik.

Menurut laporan Kementerian Luar Negeri RI, saat ini terdapat 386 WNI yang berada di Iran, sebagian besar mahasiswa yang tinggal di kota Qom (258 orang) dan Teheran (sekitar 90 orang), serta sisanya tersebar di kota-kota lain.

“Keselamatan 386 WNI yang kini berada di zona konflik, terutama mahasiswa di Qom dan Teheran, harus menjadi prioritas. Pemerintah, melalui Kemenlu dan KBRI Teheran, harus segera meningkatkan status kewaspadaan dan membuka jalur evakuasi aman,” kata Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, Senin (16/6).

Ia meminta agar Kementerian Luar Negeri, TNI, dan lembaga terkait membentuk satuan tugas evakuasi (task force) secepatnya, termasuk menyiapkan transportasi darat atau udara untuk membawa WNI ke negara netral, sebelum ragam serangan lanjutan menjalar lebih luas.

Baca juga:

Akhirnya Keluar dari Persembunyiannya, Perdana Menteri Israel Cek Lokasi Setelah Serangan dari Iran

“Saya juga dorong agar komunikasi darurat dipastikan 24/7, agar setiap WNI bisa melaporkan keberadaan, kondisi, dan kebutuhan mereka secara real-time,” tambahnya.

Deng Ical juga mengingatkan pemerintah agar segera mendiskusikan evakuasi ini dengan negara-negara tetangga dan mitra diplomatik untuk mendapatkan bantuan logistik serta izin transit.

Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menekankan bahwa keselamatan WNI di kawasan konflik harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, keselamatan WNI tidak bisa ditawar. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di kawasan harus segera melakukan langkah-langkah konkret.

Deng Ical menegaskan bahwa potensi dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat besar dan bisa menjalar ke negara-negara sekitar. Oleh karena itu, langkah antisipatif dan cepat menjadi keharusan.

"Kita tidak bisa menunggu hingga situasi benar-benar memburuk. Pemerintah harus memiliki rencana kontinjensi yang jelas dan memastikan komunikasi aktif dengan para WNI di wilayah terdampak," tegasnya.

Momentum ini menjadi Ujian awal khususnya bagi TNI yg baru saja mendapat mandat tambahan berupa perlindungan WNI di LN, Sesuai hasil revisi UU TNI No 3 tahun 2025.

Seperti diberitakan, situasi konflik makin genting. Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara ke Iran, menghantam fasilitas nuklir, militer, dan infrastruktur penting.

Diperkirakan 224–406 orang tewas di Iran, termasuk sejumlah besar warga sipil dan ilmuwan nuklir. Balasan Iran berupa pelepasan ratusan rudal dan drone ke wilayah Israel menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. (Pon)

#Konflik Israel-Iran #WNI #Kementerian Luar Negeri #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan