Konflik Iran-Israel Memburuk, Komisi I DPR Desak Pemerintah Bentuk Task Force Evakuasi WNI

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 17 Juni 2025
Konflik Iran-Israel Memburuk, Komisi I DPR Desak Pemerintah Bentuk Task Force Evakuasi WNI

Dampak serangan rudal Iran di kota-kota Israel. (Foto: X/@TheCradleMedia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konfrontasi militer antara Israel dan Iran sejak 13 Juni 2025. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, khususnya evakuasi WNI dari wilayah rawan konflik.

Menurut laporan Kementerian Luar Negeri RI, saat ini terdapat 386 WNI yang berada di Iran, sebagian besar mahasiswa yang tinggal di kota Qom (258 orang) dan Teheran (sekitar 90 orang), serta sisanya tersebar di kota-kota lain.

“Keselamatan 386 WNI yang kini berada di zona konflik, terutama mahasiswa di Qom dan Teheran, harus menjadi prioritas. Pemerintah, melalui Kemenlu dan KBRI Teheran, harus segera meningkatkan status kewaspadaan dan membuka jalur evakuasi aman,” kata Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, Senin (16/6).

Ia meminta agar Kementerian Luar Negeri, TNI, dan lembaga terkait membentuk satuan tugas evakuasi (task force) secepatnya, termasuk menyiapkan transportasi darat atau udara untuk membawa WNI ke negara netral, sebelum ragam serangan lanjutan menjalar lebih luas.

Baca juga:

Akhirnya Keluar dari Persembunyiannya, Perdana Menteri Israel Cek Lokasi Setelah Serangan dari Iran

“Saya juga dorong agar komunikasi darurat dipastikan 24/7, agar setiap WNI bisa melaporkan keberadaan, kondisi, dan kebutuhan mereka secara real-time,” tambahnya.

Deng Ical juga mengingatkan pemerintah agar segera mendiskusikan evakuasi ini dengan negara-negara tetangga dan mitra diplomatik untuk mendapatkan bantuan logistik serta izin transit.

Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menekankan bahwa keselamatan WNI di kawasan konflik harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, keselamatan WNI tidak bisa ditawar. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di kawasan harus segera melakukan langkah-langkah konkret.

Deng Ical menegaskan bahwa potensi dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat besar dan bisa menjalar ke negara-negara sekitar. Oleh karena itu, langkah antisipatif dan cepat menjadi keharusan.

"Kita tidak bisa menunggu hingga situasi benar-benar memburuk. Pemerintah harus memiliki rencana kontinjensi yang jelas dan memastikan komunikasi aktif dengan para WNI di wilayah terdampak," tegasnya.

Momentum ini menjadi Ujian awal khususnya bagi TNI yg baru saja mendapat mandat tambahan berupa perlindungan WNI di LN, Sesuai hasil revisi UU TNI No 3 tahun 2025.

Seperti diberitakan, situasi konflik makin genting. Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara ke Iran, menghantam fasilitas nuklir, militer, dan infrastruktur penting.

Diperkirakan 224–406 orang tewas di Iran, termasuk sejumlah besar warga sipil dan ilmuwan nuklir. Balasan Iran berupa pelepasan ratusan rudal dan drone ke wilayah Israel menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. (Pon)

#Konflik Israel-Iran #WNI #Kementerian Luar Negeri #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Olahraga
Update Naturalisasi Taisei Marukawa: Selangkah Lagi Jadi WNI, Debut Timnas Indonesia Maret 2027?
Naturalisasi Taisei Marukawa memasuki tahap akhir. Pemain Dewa United itu berpeluang debut bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2027.
Frengky Aruan - 25 menit lalu
Update Naturalisasi Taisei Marukawa: Selangkah Lagi Jadi WNI, Debut Timnas Indonesia Maret 2027?
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan