Konflik Iran-Israel Memburuk, Komisi I DPR Desak Pemerintah Bentuk Task Force Evakuasi WNI

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 17 Juni 2025
Konflik Iran-Israel Memburuk, Komisi I DPR Desak Pemerintah Bentuk Task Force Evakuasi WNI

Dampak serangan rudal Iran di kota-kota Israel. (Foto: X/@TheCradleMedia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konfrontasi militer antara Israel dan Iran sejak 13 Juni 2025. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, khususnya evakuasi WNI dari wilayah rawan konflik.

Menurut laporan Kementerian Luar Negeri RI, saat ini terdapat 386 WNI yang berada di Iran, sebagian besar mahasiswa yang tinggal di kota Qom (258 orang) dan Teheran (sekitar 90 orang), serta sisanya tersebar di kota-kota lain.

“Keselamatan 386 WNI yang kini berada di zona konflik, terutama mahasiswa di Qom dan Teheran, harus menjadi prioritas. Pemerintah, melalui Kemenlu dan KBRI Teheran, harus segera meningkatkan status kewaspadaan dan membuka jalur evakuasi aman,” kata Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, Senin (16/6).

Ia meminta agar Kementerian Luar Negeri, TNI, dan lembaga terkait membentuk satuan tugas evakuasi (task force) secepatnya, termasuk menyiapkan transportasi darat atau udara untuk membawa WNI ke negara netral, sebelum ragam serangan lanjutan menjalar lebih luas.

Baca juga:

Akhirnya Keluar dari Persembunyiannya, Perdana Menteri Israel Cek Lokasi Setelah Serangan dari Iran

“Saya juga dorong agar komunikasi darurat dipastikan 24/7, agar setiap WNI bisa melaporkan keberadaan, kondisi, dan kebutuhan mereka secara real-time,” tambahnya.

Deng Ical juga mengingatkan pemerintah agar segera mendiskusikan evakuasi ini dengan negara-negara tetangga dan mitra diplomatik untuk mendapatkan bantuan logistik serta izin transit.

Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menekankan bahwa keselamatan WNI di kawasan konflik harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, keselamatan WNI tidak bisa ditawar. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di kawasan harus segera melakukan langkah-langkah konkret.

Deng Ical menegaskan bahwa potensi dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat besar dan bisa menjalar ke negara-negara sekitar. Oleh karena itu, langkah antisipatif dan cepat menjadi keharusan.

"Kita tidak bisa menunggu hingga situasi benar-benar memburuk. Pemerintah harus memiliki rencana kontinjensi yang jelas dan memastikan komunikasi aktif dengan para WNI di wilayah terdampak," tegasnya.

Momentum ini menjadi Ujian awal khususnya bagi TNI yg baru saja mendapat mandat tambahan berupa perlindungan WNI di LN, Sesuai hasil revisi UU TNI No 3 tahun 2025.

Seperti diberitakan, situasi konflik makin genting. Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara ke Iran, menghantam fasilitas nuklir, militer, dan infrastruktur penting.

Diperkirakan 224–406 orang tewas di Iran, termasuk sejumlah besar warga sipil dan ilmuwan nuklir. Balasan Iran berupa pelepasan ratusan rudal dan drone ke wilayah Israel menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. (Pon)

#Konflik Israel-Iran #WNI #Kementerian Luar Negeri #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Indonesia Kutuk Penembakan di i Pantai Bondi Sydney, KJRI Minta WNI Waspada
Konsulat Jenderal RI (KJRI) mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap waspada menyusul penembakan di Pantai Bondi tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Indonesia Kutuk Penembakan di i Pantai Bondi Sydney, KJRI Minta WNI Waspada
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
Terkendala Aturan, Menlu Sugiono Akui Jasad 9 WNI Bisa Tertahan Lama di Hong Kong
Menlu Sugiono menjelaskan prosedur pemulangan jenazah dari Hong Kong pada umumnya berjalan cukup lama
Wisnu Cipto - Sabtu, 06 Desember 2025
Terkendala Aturan, Menlu Sugiono Akui Jasad 9 WNI Bisa Tertahan Lama di Hong Kong
Bagikan