Konflik Fahri Hamzah-Sohibul Iman, Setnov: Perlu Ada Musyawarah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 08 Maret 2018
Konflik Fahri Hamzah-Sohibul Iman, Setnov: Perlu Ada Musyawarah

Ketua DPR Setya Novanto. (MP/John Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Ketua DPR Setya Novanto turut berkomentar terkait persoalan yang terjadi antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku mengenal Fahri dan Sohibul dengan baik. Karena itu, dia menyarankan agar persoalan mereka diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah.

"Perlu ada kebersamaan, perlu ada suatu musyawarah yang lebih baik," kata Setnov sebelum menjalani sidang perkara korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).

Menurut Setnov, persoalan yang terjadi antara Fahri dan Sohibul merupakan masalah internal di tubuh PKS. Karena itu, dia tak mau mengomentari lebih jauh masalah yang melanda partai dakwah tersebut.

"Saya enggak tahu masalah internya dengan PKS. Tentunya sesama sahabat saya doakan semua bisa selesai secara baik," pungkas Setnov.

Sebelumnya, Fahri dikabarkan bakal melaporkan Sohibul ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, dan lainnya.Hal tersebut diperkuat dengan cuitan Fahri di akun Twitter-nya pada Kamis (8/3) hari ini.

"Bismillah, hari ini saya akan melaporkan saudara saya Sohibul Iman ke kepolisian RI. Sesuatu yang terpaksa saya lakukan dan bahkan yang tak pernah terbayang akan saya lakukan," tulis Fahri Hamzah di akun Twitter-nya @Fahrihamzah dengan tagar #UntukKebaikanPKS.

Saat dikonfirmasi, salah satu pendiri PKS ini membenarkan kehadirannya ke Polda Metro Jaya pada siang ini. Namun, dirinya tidak memberi tahu lebih rinci pukul berapa kedatangannya ke Polda Metro Jaya.

"Iya, habis zuhur (datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Presiden PKS)," kata Fahri Hamzah ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Kamis (8/3). (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Fahri Hamzah Bakal Polisikan Presiden PKS ke Polda Metro Jaya

#Setya Novanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Indonesia
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
MAKI juga mengirimkan surat keberatan atas remisi yang diberikan kepada Setnov ke Dirjen Pemasyarakatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Bagikan