Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa

Komisi IV DPR minta pemerintah selamatkan satwa di Bandung Zoo. Foto: Dok. Bandung Zoo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kisruh internal pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah.

Ia menyatakan keprihatinannya atas dualisme manajemen yang mengancam kelangsungan hidup sekitar 700 satwa di lembaga konservasi tersebut.

“Situasi di Bandung Zoo sangat memprihatinkan. Konflik manajemen yang berkepanjangan mengancam kelangsungan hidup satwa. Pemerintah harus segera bertindak cepat agar satwa tidak semakin menderita akibat pengelolaan yang bermasalah,” tegas Rina di Jakarta, Rabu (13/8).

Menurut Rina, jika pemerintah tidak segera turun tangan, dampaknya akan sangat fatal. Kondisi kandang yang memprihatinkan, kekurangan pakan, dan minimnya perawatan medis berpotensi membuat satwa sakit bahkan mati.

Baca juga:

Walkot Capai Sama Konflik Internal Bandung Zoo, Sindir Tidak Pernah Bayar Sewa dan Bagi Hasil

"Kesejahteraan satwa tidak boleh diabaikan. Jika tidak ada tindakan cepat, kita bisa kehilangan spesies yang terancam punah. Ini adalah krisis yang harus ditangani secara serius,” ujarnya.

Rina menegaskan, apabila konflik internal tak kunjung selesai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu mengkaji ulang izin pemanfaatan lahan dan mempertimbangkan pencabutan izin lembaga konservasi.

Jika langkah ini diambil, KLHK dapat menunjuk tim pengelola sementara untuk memastikan kelangsungan perawatan satwa.

“Kami meminta Pemda dan KLHK berkoordinasi dengan kedua yayasan yang bersengketa agar penyelesaian konflik ini menjadi prioritas. Bila semua upaya gagal, KLHK harus mengambil alih pengelolaan sementara demi menyelamatkan satwa,” tegasnya.

Baca juga:

Duh, 7 Koleksi Hewan Mati Selama Konflik Rebutan Manajemen Bandung Zoo

Bandung Zoo yang berlokasi di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, telah ditutup sejak Rabu (6/8/2025). Penutupan ini sempat menghambat akses pekerja memberi pakan satwa.

Meski demikian, pihak kepolisian kini memastikan satwa tetap mendapat akses perawatan dan pakan meski area kebun binatang masih ditutup untuk umum. (Pon)

#Kebun Binatang #Bandung Zoo #Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Hutan di Sumatera Barat kini kian menyusut. DPR pun mendesak adanya rehabilitasi Hutan Bukit Barisan.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Indonesia
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Netizen menyerukan aksi “beli hutan” usai banjir bandang di Aceh dan Sumatra. DPR menilai ini bentuk keputusasaan rakyat atas kerusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Indonesia
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
DPR RI mendesak penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang disegel karena diduga menjadi penyebab banjir di Sumatera dan merusak kawasan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Indonesia
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Anggota Komisi IV DPR meminta menteri yang dinilai gagal menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk mundur. Menhut menyatakan siap dievaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Berita Foto
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Indonesia
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Kayu gelondongan yang muncul saat banjir bandang di Sumatra diduga berasal dari penebangan hutan besar-besaran. DPR mendesak Satgas PKH mengungkap pelaku utama tanpa tebang pilih.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Indonesia
Eks Petinggi YMT Sri Devi Tersangka Baru Kasus Akta Palsu Bandung Zoo
Sri Devi bersama petinggi YMT lainnya Bisma Bratakoesoema telah divonis 7 tahun penjara dalam kasus korupsi Kebun Binatang Bandung pada 16 Oktober 2025.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Desember 2025
Eks Petinggi YMT Sri Devi Tersangka Baru Kasus Akta Palsu Bandung Zoo
Indonesia
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Komisi IV DPR RI akan memanggil Kemenhut untuk membahas banjir dan longsor di utara Sumatra, termasuk peta DAS, tutupan lahan, dan rencana reboisasi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Indonesia
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Indonesia
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Usulan penggabungan Bulog dan Bapanas perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Bagikan