Komposisi Ideal Anggota KPU-Bawaslu Versi Pengamat

MerahPutih.com - Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 digelar 14-17 Februari 2022.

Nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang diserahkan Tim Seleksi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih didominasi calon dengan latar belakang praktisi kepemiluan.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, para calon komisioner dua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut harus memiliki tiga unsur penting.

Baca Juga:

KPU Minta Masa Kampanye Pemilu Selama 120 Hari

"Idealnya diisi oleh orang-orang yang berintegritas, independen, dan profesional," kata Ujang kepada wartawan, Senin (9/2).

Tiga unsur tersebut menjadi penting dimiliki calon komisioner KPU dan Bawaslu agar pesta demokrasi berlangsung jujur, adil dan transparan. Ujang menyampaikan hal itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan tersandung kasus korupsi.

Wahyu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terlibat kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024.

Ia terbukti menerima suap Rp 900 juta guna meloloskan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Dia juga terbukti menerima uang Rp 500 juta dari Sekretaris KPUD Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Suap tersebut terkait proses seleksi calon anggota KPUD Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

"Agar ke depan tidak ada lagi anggota KPU-Bawaslu yang memihak dan terjerat kasus korupsi," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Diketahui, dari 14 calon anggota KPU yang sudah dipilih Timsel, umumnya merupakan jajaran KPU dan Bawaslu aktif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yakni sebanyak 11 calon. Dari 11 calon tersebut, sebanyak 3 orang merupakan petahana atau anggota KPU RI saat ini, yakni Hasyim Asy’ari, Viryan dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Selain itu, terdapat seorang anggota Bawaslu RI saat ini yang juga masuk dalam 14 calon anggota KPU RI, yakni Mochammad Afifuddin.

Enam calon lainnya adalah Ketua dan anggota KPU daerah, yakni Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos, Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat, Anggota KPU Jawa Barat Idham Holik, Anggota KPU Kalimantan Timur Iffa Rosita, Anggota KPU Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne dan Anggota KPU Sulawesi Utara Yessy Yatty Momongan. Sementara satu penyelenggara pemilu aktif adalah Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap.

Dua calon lainnya berasal dari LSM kepemiluan, yakn August Mellaz selaku Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi serta Dahliah yang merupakan Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid). Dahliah juga pernah menjadi Anggota dan Ketua KPU DKI Jakarta. Satu calon merupakan murni dari kalangan akademis, yakni Muchamad Ali Safa’at yang merupakan dosen serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur.

Dari 14 calon ini, terdapat 4 orang perempuan. Hal ini berarti, kuota perempuan dalam 14 calon ini sebanyak 30 persen. Dari 14 calon ini, sebanyak 8 calon berasal dari Pulau Jawa dan 6 calon luar Jawa, yakni Viryan dari Kalimantan Barat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dari Bali, Iffa Rosita dari Kalimantan Timur, Iwan Rompo Banne dari Sulawesi Tenggara, Yessy Yatty Momongan dari Sulawesi Utara dan Persadaan Harahap dari Bengkulu.

Sementara dari 10 calon anggota Bawaslu, sebanyak 7 orang merupakan penyelenggara Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah. Sementara 2 orang lainnya merupakan akademisi dan satu diantaranya merupakan jurnalis. Dari 7 penyelenggara pemilu, terdapat 2 petahana anggota Bawaslu, yakni Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja.

Sedangkan 5 merupakan anggota bawaslu daerah, yakni Herwyn Jefler Hielsa Malonda sebagai Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Lolly Suhenty merupakan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Subair merupakan anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Totok Hariyono merupakan Anggota Bawaslu Jawa Timur dan Puadi merupakan Panwaslu Kota Jakarta Barat.

Dua orang akademisi adalah Aditya Perdana, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia dan Andi Tenri Sompa, Dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lalu, Mardiana Rusli adalah jurnalis dan aktif di NGO pemerhati Pemilu. (Pon)