Kompolnas Janji Perbaiki Penegakan Hukum

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 20 Oktober 2015
Kompolnas Janji Perbaiki Penegakan Hukum

Ilustrasi Hukum Pengadilan (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Hasibuan mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap institusi atau lembaga penegak hukum di negeri ini.

Menurutnya, dengan adanya kritikan masyarakat terhadap lembaga tersebut, bukan sebuah pelemahan terhadap lembaga penegak hukum di negeri ini, namun kritikan tersebut merupakan sebuah masukan guna memperbaiki terhadap kinerja terhadap lembaga yang dimaksud.

"Kritikan ini, adalah sebuah masukan bagi kami dan ditindaklanjuti dengan cara memperbaiki agar penegakan hukum kedepan nanti lebih baik," ujarnya kepada merahputih.com, melalui sambungan telepon, di Jakarta Selasa, (2010).

Untuk diketahui meski Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) menyebutkan bahwa polisi adalah aktor dalam pelanggaran hak asasi manusia.

"Memang penangkapan terhadap seseorang itu sangat bertentangan dengan undang- undang pelanggaran HAM," paparnya.

Namun, hal tersebut kata Edi, kritikan tersebut, adalah sebuah masukan yang akan memperbaiki terhadap institusi penegak hukum yang lebih baik kedepan nanti. Meski demikian Ia pun tak secara merinci menjelaskan perbaikan seperti apa terhadap institusi yang diketahui sebagai penegak hukum di indonesia saat ini. Untuk itu, butuh sinergisitas antara tiga institusi lembaga tersebut guna memperbaiki penegak hukum yang lebih baik kedepan nanti tutupnya.

Untuk diketahui, riset yang dirilis Komnas HAM, kepolisian menjadi pemuncak daftar lembaga pelanggar hak asasi manusia. Tercatat dari tahun 2013-2015 kepolisian selalu menempati urutan teratas dengan total 6.266 laporan.

Laporan yang dilayangkan masyarakat terhadap kepolisian juga beragam. Pertama adalah penanganan kasus lamban, tindakan sewenang-wenang, dan terakhir adalah kriminalisasi.

Direktur Jenderal HAM Kementerian hukum HAM Mualimin Abdi beranggapan bahwa hal ini murni karena kesalahan individu dalam tubuh kepolisian. Dia berharap Komnas HAM mau memberikan saran untuk memperbaiki institusi tersebut.

"Ini bukan kekeliruan, bukan kesalahan institusi tapi ini masalahnya individu. Laporan yang di sampaikan Komnas HAM ini menarik. Harus ada feed back-nya ke kepolisian dengan memberikan solusinya," Kata Mualimin saat di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/10).(gms)

Baca Juga:

  1. Kompolnas Sambangi Kantor Buwas
  2. Kompolnas Bahas Konflik KPK vs Polri Bersama Menkopolhukam
  3. Kompolnas Minta Kasus BG Dilanjutkan jika Terdapat Bukti Kuat
  4. Kompolnas: Mengenai Wakapolri Masih Tunggu Wanjakti
  5. Kompolnas Serahkan Urusan Kapolri kepada Presiden Jokowi
#HAM #Setahun Jokowi-JK #Satu Tahun Jokowi-JK #Kompolnas
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Concurring Opinion Hakim MK, Bakal Jadi Alasan Polisi Tempati Jabatan Lembaga Sipil
Putusan MK telah memberikan batasan yang jelas mana saja institusi yang bisa diisi anggota kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 November 2025
Concurring Opinion Hakim MK, Bakal Jadi Alasan Polisi Tempati Jabatan Lembaga Sipil
Indonesia
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Pigai menegaskan bahwa jejak perjuangan Marsinah, yang kasus kematiannya pada tahun 1993 di Sidoarjo belum terselesaikan hingga kini, harus terus diwariskan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Indonesia
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
Menekankan tiga isu strategis yang menjadi prioritas reformasi Korps Bhayangkara.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Bakal Dukung Komite Reformasi Polri
Komite Reformasi Polri nantinya akan meminta masukan dari berbagai pihak terkait reformasi kepolisian, termasuk kepada Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri  Bakal Dukung Komite Reformasi Polri
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Definisi penghilangan paksa adalah adanya pihak yang memaksa untuk menghilangkan seseorang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Indonesia
Kompolnas Harap Sidang Bripka R Ungkap Kronologis Rantis Brimob Lindas Ojol Affan Secara Terang
Bripka Rohmat memasuki ruang sidang pada sekitar pukul 09.35 WIB, mengenakan pakaian dinas harian (PDH) kepolisian dan topi baret berwarna biru tua.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 September 2025
Kompolnas Harap Sidang Bripka R Ungkap Kronologis Rantis Brimob Lindas Ojol Affan Secara Terang
Indonesia
Kompolnas Imbau Warga Rekam Brimob Tabrak Ojol Serahkan Video ke Polisi, Untuk Bukti Pemidanaan
Kompolnas bersedia menjembatani jika masyarakat enggan menyerahkan bukti rekaman video itu langsung ke polisi.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 September 2025
 Kompolnas Imbau Warga Rekam Brimob Tabrak Ojol Serahkan Video ke Polisi, Untuk Bukti Pemidanaan
Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Bagikan