Kompolnas Janji Perbaiki Penegakan Hukum

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 20 Oktober 2015
Kompolnas Janji Perbaiki Penegakan Hukum

Ilustrasi Hukum Pengadilan (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Hasibuan mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap institusi atau lembaga penegak hukum di negeri ini.

Menurutnya, dengan adanya kritikan masyarakat terhadap lembaga tersebut, bukan sebuah pelemahan terhadap lembaga penegak hukum di negeri ini, namun kritikan tersebut merupakan sebuah masukan guna memperbaiki terhadap kinerja terhadap lembaga yang dimaksud.

"Kritikan ini, adalah sebuah masukan bagi kami dan ditindaklanjuti dengan cara memperbaiki agar penegakan hukum kedepan nanti lebih baik," ujarnya kepada merahputih.com, melalui sambungan telepon, di Jakarta Selasa, (2010).

Untuk diketahui meski Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) menyebutkan bahwa polisi adalah aktor dalam pelanggaran hak asasi manusia.

"Memang penangkapan terhadap seseorang itu sangat bertentangan dengan undang- undang pelanggaran HAM," paparnya.

Namun, hal tersebut kata Edi, kritikan tersebut, adalah sebuah masukan yang akan memperbaiki terhadap institusi penegak hukum yang lebih baik kedepan nanti. Meski demikian Ia pun tak secara merinci menjelaskan perbaikan seperti apa terhadap institusi yang diketahui sebagai penegak hukum di indonesia saat ini. Untuk itu, butuh sinergisitas antara tiga institusi lembaga tersebut guna memperbaiki penegak hukum yang lebih baik kedepan nanti tutupnya.

Untuk diketahui, riset yang dirilis Komnas HAM, kepolisian menjadi pemuncak daftar lembaga pelanggar hak asasi manusia. Tercatat dari tahun 2013-2015 kepolisian selalu menempati urutan teratas dengan total 6.266 laporan.

Laporan yang dilayangkan masyarakat terhadap kepolisian juga beragam. Pertama adalah penanganan kasus lamban, tindakan sewenang-wenang, dan terakhir adalah kriminalisasi.

Direktur Jenderal HAM Kementerian hukum HAM Mualimin Abdi beranggapan bahwa hal ini murni karena kesalahan individu dalam tubuh kepolisian. Dia berharap Komnas HAM mau memberikan saran untuk memperbaiki institusi tersebut.

"Ini bukan kekeliruan, bukan kesalahan institusi tapi ini masalahnya individu. Laporan yang di sampaikan Komnas HAM ini menarik. Harus ada feed back-nya ke kepolisian dengan memberikan solusinya," Kata Mualimin saat di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/10).(gms)

Baca Juga:

  1. Kompolnas Sambangi Kantor Buwas
  2. Kompolnas Bahas Konflik KPK vs Polri Bersama Menkopolhukam
  3. Kompolnas Minta Kasus BG Dilanjutkan jika Terdapat Bukti Kuat
  4. Kompolnas: Mengenai Wakapolri Masih Tunggu Wanjakti
  5. Kompolnas Serahkan Urusan Kapolri kepada Presiden Jokowi
#HAM #Setahun Jokowi-JK #Satu Tahun Jokowi-JK #Kompolnas
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
ShowBiz
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Band rock METHOSA merilis single Adu Domba bertepatan dengan Hari HAM 2025. Suarakan solidaritas korban pelanggaran HAM dan kritik terhadap impunitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Indonesia
Concurring Opinion Hakim MK, Bakal Jadi Alasan Polisi Tempati Jabatan Lembaga Sipil
Putusan MK telah memberikan batasan yang jelas mana saja institusi yang bisa diisi anggota kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 November 2025
Concurring Opinion Hakim MK, Bakal Jadi Alasan Polisi Tempati Jabatan Lembaga Sipil
Indonesia
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Pigai menegaskan bahwa jejak perjuangan Marsinah, yang kasus kematiannya pada tahun 1993 di Sidoarjo belum terselesaikan hingga kini, harus terus diwariskan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Indonesia
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
Menekankan tiga isu strategis yang menjadi prioritas reformasi Korps Bhayangkara.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Bakal Dukung Komite Reformasi Polri
Komite Reformasi Polri nantinya akan meminta masukan dari berbagai pihak terkait reformasi kepolisian, termasuk kepada Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri  Bakal Dukung Komite Reformasi Polri
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Definisi penghilangan paksa adalah adanya pihak yang memaksa untuk menghilangkan seseorang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Bagikan