Komnas HAM Temukan Empat Fakta di Bentrokan Desa Lingga

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Kamis, 11 Agustus 2016
Komnas HAM Temukan Empat Fakta di Bentrokan Desa Lingga

Desa lingga , Tanah Karo (Foto: Instagram @lele_lai)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menemukan empat fakta yang cukup mengejutkan dari peristiwa bentrok masyarakat Desa Lingga dengan anggota Kepolisian Resor Tanah Karo yang terjadi pada bulan Juli lalu.

Pertama, Komnas HAM mengatakan adanya pemgerusakan oleh aparat keamanan saat peristiwa terjadi. Pengerusakan tersebut berupa harta benda seperti rumah dan kendaraan bermotor.

Kedua, adanya unsur penganiayaan kepada 20 orang warga Desa Lingga. Penganiayaan tersebut mengakibatkan 18 orang luka, satu luka berat dan satu meninggal dunia bernama Abdi Purba.

Ketiga serangan dari aparat kepolisian ini dilakukan secara sadar dan sengaja. Bahkan ada unsur instruksi langsung dari pimpinan aparat setempat untuk melakukan tindakan penyerangan.

"Selain itu penganiayaan dan pengrusakan juga menciptakan ketakutan pada warga Desa Lingga," ucap Natalius Pigai, Ketua Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Bentrok Karo di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/8).

Keempat Komnas HAM menemukan fakta adanya protes atas pembangunan relokasi warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung, dimana pengembang menutup jalan akses masuk Desa Lingga dan ke Desa Kabanjahe.

Pria yang juga anggota Komnas HAM ini pun menyimpulkan bahwa hak warga Desa Lingga untuk hidup telah dilanggar. Selain itu adanya tumpang tindih antara pelaksanaan dan peraturan yang berlaku. Pasalnya Desa Lingga tersebut merupakan desa yang dikhususkan untuk pelestarian budaya.

"Peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh semua pihak baik korban, keluarga korban dan masyarakat Desa Lingga pada umumnya," lanjut Pigai.

Seperti yang diketahui bentrokan antara warga Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan aparat lantaran warga Desa menolak relokasi empat desa korban Sinabung ke desanya. Menurut mereka masuknya warga desa lain dapat merampas lahan dan mata pencarian warga. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Kerusuhan Tanjung Balai, Komnas HAM Nilai Polisi Lalai
  2. Penanggulangan Terorisme, Komnas HAM Siap Dukung BNPT
  3. KontraS Pertanyakan Sikap Komnas HAM dan KPAI Soal Vaksin Palsu
  4. Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penanganan Teroris, Komnas HAM Bentuk Tim 13
  5. Pesan Komnas HAM Dalam Festival Indonesia Menggugat
#Kabupaten Karo #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
ShowBiz
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Band rock METHOSA merilis single Adu Domba bertepatan dengan Hari HAM 2025. Suarakan solidaritas korban pelanggaran HAM dan kritik terhadap impunitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Indonesia
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Pigai menegaskan bahwa jejak perjuangan Marsinah, yang kasus kematiannya pada tahun 1993 di Sidoarjo belum terselesaikan hingga kini, harus terus diwariskan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Definisi penghilangan paksa adalah adanya pihak yang memaksa untuk menghilangkan seseorang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Bagikan