Komnas HAM Minta Jokowi Fokus Benahi Papua di Tiga Bulan Pertama

MerahPutih.com - Komisioner Komnas HAM Amiruddin menilai bahwa persoalan di Papua tidak bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga negara. Perlu ada sinergitas dan kesinambungan antarlembaga.

"Ke depan kita harap bahwa memang dibutuhkan koordinasi kerja yang terorganisir dan sinkron antarinstansi pemerintah. Agar setiap peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang lagi," kata Amiruddin dalam konferensi pers tentang kasus Wamena, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Baca Juga:

Pesan NU Papua Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Selain itu, peran kepala negara sangat penting untuk menyikapi persoalan Papua. Salah satunya adalah sentuhan dalam program-program prioritas.

Ia pun berpesan agar Presiden Jokowi dalam kabinet baru di periode kedua memberikan porsi untuk program Papua dalam jangka tiga bulan pertama.

"Kami komnas HAM harap tiga bulan pertama kabinet Jokowi baru itu ada satu yang memberikan perhatian kepada Papua. Ada langkah-langkah yang terukur dari pemerintah untuk sikapi Papua," ujarnya.

"Makanya Komnas HAM selalu menjalin komunikasi dengan semua pihak dan kelompok agar kami mendapat inside," imbuh Amiruddin.

Baca Juga:

Kapolda Papua Minta Anak Buahnya Peka Desas-Desus Media Sosial

Selanjutnya, Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan ini juga mengharapkan agar Presiden Joko Widodo membuka ruang yang luas kepada masyarakat Papua untuk mendengar dan berdialog dengan mereka.

"Kita tidak bisa memilih dan menujuk kelompok mana saja yang berhak bertemu dengan Presiden. Tapi, Pak Presiden dan kabinetnya harus membuka ruang luas pada semua kelompok agar dialog dapat berjalan," tuturnya.

Presiden Jokowi sebaiknya memilih menunjuk dan mengutus seseorang atau beberapa orang agar bisa menjadi penyambung pemerintah dengan masyarakat Papua. Dan, Amiruddin mengatakan bahwa pihaknya akan membuka komunikasi dengan siapa pun utusan Presiden itu.

"Kalau Pak Presiden mau tunjuk satu atau beberapa orang untuk sikapi masalah Papua, maka kami Komnas HAM akan bicara dengan orang tersebut," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Kasus Kekerasan Seluruh Papua, 94 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka