Komnas HAM Jadwalkan Periksa Ferdy Sambo Hari Ini


Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. ANTARA/HO
MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengagendakan pemeriksaan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo pada Kamis (11/8). Pemeriksaan Sambo terkait kematian Brigadir J
"Sampai sekarang belum ada pemberitahuan pembatalan (pemeriksaan) atau penundaan dari timsus," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, kepada wartawan, Kamis (11/8).
Baca Juga
Ferdy Sambo Tersangka, SETARA Institute Sebut Instrumen Keadilan Masih Bekerja
Namun, Beka tidak menjelaskan lokasi pemeriksaan Ferdy Sambo. Tetapi, pihaknya akan tetap menunggu kehadiran timsus di kantor Komnas HAM.
"Kami memang berharapnya (dilakukan) di Komnas HAM. Namun kalau dibutuhkan dengan berbagai pertimbangan kami harus minta keterangannya di (Mako) Brimob ya kami akan ikuti," imbuh dia.

Dalam kasus kematian Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga
KPK Tanggapi Soal Harta Irjen Ferdy Sambo Tak Tercantum di LHKPN
Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 ini ditahan penyidik di Mako Brimob. Ferdy Sambo diduga melanggar kode etik terkait kasus tewasnya Brigadir J.
Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menjelaskan, keempat tersangka itu antara lain Bharada RE, Bripka RR, KM, dan Irjen FS.
"Irjen FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak," sambungnya.
Keempatnya disangkakan dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah

Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis

Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat

Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu

DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal

DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP

Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata

DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG

Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan

Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
