Komnas HAM Akui Berkomunikasi dengan Istana soal Perkembangan Kasus Brigadir J

MerahPutih.com- Komisi Nasional (Komnas) HAM merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kasus penembakan Brigadir J di kediaman Irjen Ferdy Sambo.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mengaku melakukan koordinasi dengan Istana mengenai perkembangan kasus Brigadir J.

Baca Juga:

Mabes Polri Kirim Tim Autopsi Ulang Brigadir J ke Jambi

Menurut Taufan, Presiden Jokowi juga ingin mengetahui sejelas-jelasnya perihal kasus tersebut.

"Karena saya beberapa kali dikomunikasi oleh pihak Istana," ujar Taufan kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Selasa (26/7).

Komnas HAM menyatakan saat ini fokus mengusut dugaan penyiksaan terhadap J.

"Fokus kami pada penyebab kematian, ada spekulasi bahwa salah satu penyebab kematiannya adalah adanya penyiksaan, kita ingin buktikan itu," kata dia.

Dia mengatakan ada sejumlah temuan yang telah dikantongi Komnas HAM, termasuk luka tembak di tubuh Brigadir J.

Menurutnya, kondisi luka pada jenazah Brigadir J akan mengungkap soal jenis peluru hingga pemilik senjata.

"Kemudian, dari temuan-temuan kita mengenai kondisi tubuh jenazah itu kita akan tarik itu soal peluru, peluru akan berkait dengan senjata, senjata akan berkait dengan siapa yang memiliki senjata itu," ujarnya.

Baca Juga:

Penembakan Brigadir J, Komnas HAM Dapatkan Data Penting dari Tim Dokkes Polri

Taufan mengatakan, setelah mengetahui siapa pemilik senjata yang digunakan untuk menembak Brigadir J, barulah Komnas HAM akan mengusut motif.

Dia menegaskan Komnas HAM tidak akan terpengaruh berbagai spekulasi.

"Jadi masih ada tahapan-tahapan," ucapnya.

Sekedar informasi, Jokowi sudah dua kali berbicara mengenai kasus Brigadir J. Jokowi meminta kasus tersebut diusut secara transparan.

Pertama kali Jokowi bicara tentang kasus Brigadir J ini saat di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7). Jokowi meminta proses hukum dilakukan. Selanjutnya Jokowi bicara saat kunjungan kerja di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kasus Brigadir J diungkap secara terang benderang dan tidak ditutup-tutupi. (Knu)

Baca Juga:

1.200 Personel Kepolisian Disiapkan untuk Pengamanan Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J