Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengungkapkan Bawaslu kebobolan menyusul penangkapan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (8/1).
Ray mengatakan, salah satu fungsi pengawasan Bawaslu adalah memastikan pemilu berjalan secara bersih. Ia menduga, Bawaslu tidak melihat praktik suap-menyuap sebagai bagian dari pengawasan.
Baca Juga:
Hasto Dukung KPK Kembangkan Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan
“Saya menduga Bawaslu melihat ini bukan masalah di Bawaslu. Bukan bagian dari yang harus diawasi oleh Bawaslu. Kalau cara berfikir Bawaslu seperti itu ya salah total,” ucap dia kepada Merahputih.com, Kamis (9/1).
Dengan adanya kasus yang menimpa salah satu komisioner KPU, maka publik mempertanyakan efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
Ini karena, lembaga pengawas pemilu itu harus memastikan tidak ada proses suap-menyuap dalam proses pengambilan keputusan di instrumen pemilu.
“Baik itu yang dilakukan peserta ke peserta, perserta kepada publik maupun peserta kepada penyelenggara. Ini membuat tanda tanya, Bawaslu dibuat mewah kaya itu untuk apa," terang Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.
Dia mempertanyakan fungsi Bawaslu lantaran komisioner KPU itu terlibat dalam praktik suap-menyuap dengan peserta Pemilu.
“Mestinya yang begini-begini kan menjadi bagian tanggung jawab dari Bawaslu, untuk memastikan bahwa semua yang terkait dengan pelaksanan pemilu tidak boleh disertai dengan suap menyuap,” kata dia.
Baca Juga:
Menkopolhukam Pastikan Kerja KPU Tak Terganggu dengan Penangkapan Wahyu Setyawan
Sebagaimana diketahui, Wahyu bukanlah komisioner KPU pertama yang tersandung masalah korupsi. Sebelumnya, ada empat komisioner lain yang terjerat kasus korupsi.
Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun Masiku dalam pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun, dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.
Wahyu Setiawan diduga menerima duit Rp 600 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR. Pemberian suap ini terjadi dua kali yakni pada pertengahan dan akhir Desember 2019.
Suap ini bermula saat KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Almarhum Nazarudin Kiemas. Terjadi lobi ke Agustiani Tio untuk meloloskan Harun Masiku dalam PAW. Agustiani Tio kemudian berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan untuk membantu proses penetapan Harun Masik.(Knu)
Baca Juga:
Pengamat Nilai Langkah OTT KPK Terhadap Wahyu Setiawan Bukan Gebrakan Luar Biasa
