Komisi XIII DPR soal 19 Napi di Lapas Nabire Kabur: Sistem Keamanan dan Pengelolaan Lapas Lemah

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Juni 2025
Komisi XIII DPR soal 19 Napi di Lapas Nabire Kabur: Sistem Keamanan dan Pengelolaan Lapas Lemah

19 Narapidana Lapas Nabire, Senin (2/6) kabur. (ANTARA/HO/Dokumentasi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menyoroti kaburnya 19 narapidana dari Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Nabire, Papua Tengah, Senin (2/6).

Ia mengatakan, berulangnya kasus narapidana yang kabur dari lapas menunjukkan lemahnya sistem keamanan dan pengelolaan lapas.

"Kasus kaburnya napi di lapas ini terus saja berulang tanpa ada kepastian dan upaya dari pemerintah untuk benar-benar mencari benang merah permasalahan serta solusinya," kata Mafirion di Jakarta Selasa (3/6).

Menurut Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, peristiwa itu juga menandakan lemahnya sistem keamanan dan pengelolaan lapas.

"Saya minta Kementerian usut tuntas dan juga tindak tegas siapapun yang terlibat," tegasnya.

Baca juga:

Kasus 19 Napi Lapas Nabire Kabur, Legislator Demokrat Usul Sipir Dikasih Senpi

Sebelumnya terjadi kasus narapidana kabur di Kutacane, Aceh. Di Nabire, narapidana melakukan serangan terhadap petugas tanpa ada alarm bahaya atau pemberitahuan awal adanya sesuatu yang membahayakan petugas.

"Harus ada evaluasi menyeluruh dan tidak hanya evaluasi kesiapan penjaga lapas atau SDM tetapi juga peralatan pendukung. Karena ini juga membahayakan keselamatan petugas Lapas," kata Mafirion.

Di Nabire, para napi kabur saat momen keluarga napi yang datang berkunjung. Insiden bermula saat dua napi berpura-pura meminta izin menuju ruang registrasi. Petugas piket membuka pintu jaga yang menghubungkan area dalam lapas dengan bagian luar.

Dua napi yang berpura-pura izin itu lalu menyerang petugas ketika pintu terbuka. Bahkan ada napi yang menebas petugas menggunakan parang berulangkali. Tiga orang petugas terluka akibat peristiwa tersebut.

"Peristiwa ini sangat menakutkan. Darimana mereka bisa mendapat senjata tajam itu? Bagaimana senjata itu bisa berada di dalam Lapas yang dilarang adanya benda-benda berbahaya? Ini juga harus diselidiki," ungkapnya.

Baca juga:

Aksi Brutal Belasan Anggota KKB Kabur dari Penjara Nabire, Serang Petugas Jaga Pakai Parang hingga Tersungkur

Mafirion meminta agar narapidana yang kabur untuk segera ditangkap dan diberikan sanksi berat seperti penambahan masa tahanan atau penuntutan pidana baru.

"Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur dan ditangkap saja tapi harus berikan sanksi berat untuk memberikan efek jera," imbuhnya.

Mafirion meminta dilakukan audit rutin terhadap keamanan lapas termasuk kondisi fisik seperti pagar, pintu sel dan protokol pengawasan yang berlaku.

Selain itu, kata dia, juga harus dilakukan perbaikan terhadap penggunaan teknologi seperti CCTV berkualitas tinggi dengan sistem pengenalan wajah, sensor gerak dan alarm otomatis.

Ia melanjutkan harus dilakukan juga pemisahan narapidana berdasarkan tingkat resiko kejahatan berat seperti teroris, KKB, bandar narkoba atau pelaku kekerasan yang sudah melampaui batas keamanan.

"Jangan sudah jadi masalah baru dipindahkan. Identifikasi awal harus dilakukan sehingga ketika ada narapida yang resiko tinggi, langsung kirim ke Nusakambangan," katanya.

Mafirion berharap, upaya-upaya tersebut dapat meminimalisir kasus pelarian dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia.

"Kalau tidak ada langkah cepat dan tepat dari pemerintah, kita akan menerima kasus demi kasus kekerasan atau pelanggaran yang terjadi di lapas. Saya minta pemerintah untuk turun tangan untuk membuktikan negara hadir dalam memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai kasus yang terjadi di lapas," tutupnya. (Pon)

#Napi Kabur #Lapas Nabire #Komisi XIII DPR RI #Papua Tengah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi XIII DPR Minta Pemerintah Pisahkan Pelaku dan Korban Online Scam di Kamboja
Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah untuk membedakan pelaku dan korban online scam di Kamboja.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Komisi XIII DPR Minta Pemerintah Pisahkan Pelaku dan Korban Online Scam di Kamboja
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
Soal Laporan terhadap Pandji, Marinus Gea: Demokrasi Tak Boleh Kalah oleh Rasa Tersinggung
Anggota DPR Marinus Gea menanggapi laporan terhadap Pandji Pragiwaksono. Ia menegaskan kebebasan berekspresi, termasuk lewat komedi, adalah pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Soal Laporan terhadap Pandji, Marinus Gea: Demokrasi Tak Boleh Kalah oleh Rasa Tersinggung
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Indonesia
Ratusan Tewas akibat Bencana di Aceh–Sumatra, DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
Bencana besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar menewaskan 604 orang. DPR mendesak pemerintah tetapkan bencana nasional dan percepat penggunaan dana darurat BA99.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Ratusan Tewas akibat Bencana di Aceh–Sumatra, DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
Indonesia
Korban Kekerasan Anak Meningkat, Komisi XIII DPR Minta Pendampingan Psikologis Diperkuat
Lemahnya langkah antisipatif membuat kasus kekerasan terhadap anak terus berulang.
Dwi Astarini - Rabu, 26 November 2025
Korban Kekerasan Anak Meningkat, Komisi XIII DPR Minta Pendampingan Psikologis Diperkuat
Indonesia
Rutan Solo Bakal Direlokasi ke Karanganyar, Komisi XIII DPR: Bangunan Lama Dijadikan Museum dan Kawasan Ekonomi Kreatif
Komisi XIII DPR memastikan relokasi Rutan Kelas I Surakarta ke Karanganyar rampung 2026. Bangunan lama dialihfungsikan jadi museum dan kawasan ekonomi kreatif.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
Rutan Solo Bakal Direlokasi ke Karanganyar, Komisi XIII DPR: Bangunan Lama Dijadikan Museum dan Kawasan Ekonomi Kreatif
Indonesia
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Pimpinan Komisi XIII DPR menyinggung soal pelanggaran HAM Orde Baru. Hal ini buntut dari pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
KPK mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh. Komisi XIII DPR pun menilai, langkah tersebut sudah tepat dan sangat ditunggu masyarakat.
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
Bagikan