Komisi XI DPR: Pertumbuhan Melambat, Pemerintah Harus Segera Koreksi Arah

Ilustrasi (Pexel/Pixabay)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), angka terendah sejak kuartal III 2021 dan di bawah ekspektasi pasar.
“Ini alarm serius. Mesin utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, mengalami perlambatan bersamaan. Kalau tidak ada koreksi arah, target 5,2 persen akan sulit tercapai,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/5).
Baca juga:
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Rendah Dibanding Vietnam, Begini Alasan Pemerintah
Ia menyoroti konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89 persen, terendah dalam lima kuartal terakhir, meskipun ada momentum Ramadan dan Idulfitri. Ini menunjukkan tekanan daya beli yang belum pulih, khususnya di kelompok menengah bawah.
Investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga hanya tumbuh 2,12 persen, mencerminkan ketidakpastian dunia usaha. Belanja pemerintah justru terkontraksi, padahal seharusnya menjadi penopang utama di tengah pelemahan sektor swasta.
“Negara seharusnya hadir saat pasar melemah, bukan justru tertahan oleh proses birokrasi dan perencanaan yang tidak sigap. Ini soal ketepatan dan kecepatan eksekusi belanja,” tegasnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dikejar dari angka, melainkan harus berkualitas dan menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Ia mendorong pemerintah memperkuat belanja produktif, mempercepat insentif sektor riil, dan mengarahkan kebijakan pada penguatan konsumsi domestik dan penciptaan lapangan kerja.
Baca juga:
IMF Ramalkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anjlok, Istana Optimis Masih akan Baik-Baik Saja
Komisi XI DPR, menurutnya, akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah agar kebijakan fiskal dan moneter bersinergi secara adaptif dan inklusif.
"Pertumbuhan yang tidak berpijak pada pemerataan dan ketahanan struktural hanya akan memperbesar risiko ke depan,” pungkas Hanif. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman

Realisasi Investasi Indonesia Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp491,4 Triliun

Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik

DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim

KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
