Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi XI DPR: Pertumbuhan Melambat, Pemerintah Harus Segera Koreksi Arah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 06 Mei 2025
Komisi XI DPR: Pertumbuhan Melambat, Pemerintah Harus Segera Koreksi Arah

Ilustrasi (Pexel/Pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), angka terendah sejak kuartal III 2021 dan di bawah ekspektasi pasar.

“Ini alarm serius. Mesin utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, mengalami perlambatan bersamaan. Kalau tidak ada koreksi arah, target 5,2 persen akan sulit tercapai,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/5).

Baca juga:

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Rendah Dibanding Vietnam, Begini Alasan Pemerintah

Ia menyoroti konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89 persen, terendah dalam lima kuartal terakhir, meskipun ada momentum Ramadan dan Idulfitri. Ini menunjukkan tekanan daya beli yang belum pulih, khususnya di kelompok menengah bawah.

Investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga hanya tumbuh 2,12 persen, mencerminkan ketidakpastian dunia usaha. Belanja pemerintah justru terkontraksi, padahal seharusnya menjadi penopang utama di tengah pelemahan sektor swasta.

“Negara seharusnya hadir saat pasar melemah, bukan justru tertahan oleh proses birokrasi dan perencanaan yang tidak sigap. Ini soal ketepatan dan kecepatan eksekusi belanja,” tegasnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dikejar dari angka, melainkan harus berkualitas dan menyentuh langsung kehidupan rakyat.

Ia mendorong pemerintah memperkuat belanja produktif, mempercepat insentif sektor riil, dan mengarahkan kebijakan pada penguatan konsumsi domestik dan penciptaan lapangan kerja.

Baca juga:

IMF Ramalkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anjlok, Istana Optimis Masih akan Baik-Baik Saja

Komisi XI DPR, menurutnya, akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah agar kebijakan fiskal dan moneter bersinergi secara adaptif dan inklusif.

"Pertumbuhan yang tidak berpijak pada pemerataan dan ketahanan struktural hanya akan memperbesar risiko ke depan,” pungkas Hanif. (Pon)

#Pelambatan Ekonomi #Krisis Ekonomi #Pertumbuhan Ekonomi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
Dalam 6 Bulan, Pemprov Jakarta Berhasil Kumpulkan Duit Rp 29,29 Triliun Buat Pembangunan
Pemprov DKI juga memperkuat kualitas tenaga kerja untuk memastikan pertumbuhan ekonomi diikuti perluasan kesempatan kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Dalam 6 Bulan, Pemprov Jakarta Berhasil Kumpulkan Duit Rp 29,29 Triliun Buat Pembangunan
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy Sebut 115 UU Harus Diubah untuk Benahi Ekonomi Indonesia
Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy menilai sekitar 115 UU perlu diubah karena dinilai berpihak pada ekonomi neoliberalisme.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy Sebut 115 UU Harus Diubah untuk Benahi Ekonomi Indonesia
Bagikan