Komisi X DPR Tegaskan Sekolah di Papua Butuh Perhatian Khusus

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Komisi X DPR Tegaskan Sekolah di Papua Butuh Perhatian Khusus

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi X DPR RI melakukan tinjauan ke salah satu sekolah di Provinsi Papua yakni SMA 2 Jayapura, Senin (9/12). Seusai meninjau, Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengungkapkan pendidikan di Provinsi Papua membutuhkan satu perhatian khusus yang lebih serius.

"Kami beruntung bisa berkunjung secara langsung di Papua karena memang situasi di Papua itu membutuhkan satu perhatian khusus yang lebih serius," kata Hetifah dalam keterangannya dikutip Selasa (10/12).

Baca juga:

Politikus DPR Ingatkan MK Tidak Main Mata Sidangkan Perkara Pilkada

"Kami pun tadi langsung meminta para mitra kami untuk nanti sepulang dari pertemuan ini tentu saja kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti," sambung politikus Golkar ini.

Perhatian khusus ini, kata Hetifah, didasari dari minimnya sumber buku bacaan di sekolah untuk para siswa di Papua.

Meski begitu, dalam waktu dekat ini Komisi X akan mengupayakan bantuan-bantuan untuk mengatasi masalah tersebut.

"Dan kami akan pastikan mungkin pada kunjungan berikut sudah ada perkembangan yang positif, terkait baik itu kebijakan maupun juga program-program," katanya.

Baca juga:

Golkar Tegaskan Penunjukkan Henry Wairara sebagai Ketua DPRD Papua Barat Daya Sudah Tepat

Legislator Dapil Kalimantan Timur ini pun secara langsung meminta Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Mariana Ginting, yang juga turut hadir dalam tinjauan tersebut, untuk segera mengirimkan bantuan 1000 judul buku SMA 2 Jayapura dan sekolah-sekolah lainnya di Papua.

"Jadi sebetulnya kami juga sangat memberikan perhatian yang besar kepada bahan-bahan bacaan ini. Baik yang berupa fisik terutama untuk di daerah-daerah pedalaman, di desa-desa yang terpencil, termasuk juga yang berbentuk digital, termasuk manuskrip dan juga berbagai hal," pungkasnya. pungkasnya. (Pon)

#DPR RI #Sekolah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - 1 jam, 37 menit lalu
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Bagikan