Komisi VII DPR Agendakan RDPU dengan Dirut PT AMNT

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 08 November 2022
Komisi VII DPR Agendakan RDPU dengan Dirut PT AMNT

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu di sela acara pengobatan gratis DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi VII DPR RI mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

RDPU tersebut akan dilaksanakan pada Kamis (10/11). Salah satu yang akan menjadi pembahasan dalam rapat tersebut yakni terkait aktivitas penjualan scrap dan pembuangan limbah B3 ke laut oleh PT AMNT.

Baca Juga

Sindir Soal Pernyataan Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Sebut Datanya AHY Salah

Anggota Komisi VII, Adian Napitupulu memastikan permasalahan tersebut akan dibawa saat RDPU dengan Dirut PT AMNT.

"Kalau memang di (PT AMNT) problem terus, tidak bisa menciptakan 'di sana senang, di sini senang'. Senang di satu pihak saja, rakyat hanya dapat sampah dan sebagainya, Kementerian ESDM bisa memeriksa, apakah izin usaha pertambangan khusus itu termasuk untuk menjual scrap atau tidak," kata Adian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/11).

Baca Juga

Respons Pernyataan AHY, Adian Sebut Jokowi Tidak Hanya Beri BLT

Legislator PDIP menegaskan, usaha tambang harus memiliki kontribusi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat setempat yang bertempat tinggal di wilayah berdirinya tambang.

"Kalau perusahaan tambang bermasalah, dan tidak ada kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, sebaiknya ditutup saja," tegasnya.

Diketahui, PT AMNT merupakan perusahaan pertambangan yang mengoperasikan 25.000 hektare tambang tembaga dan emas yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara, Indonesia

Pada tahun 2016, saham Newmont diambilalih oleh Medco Energy Internasional dan berubah nama menjadi AMNT.

Sejak menjadi perusahaan nasional, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) permasalahan kerap terjadi di masyarakat. (*)

Baca Juga

Adian Sarankan Kader Demokrat Belajar Matematika dan Sejarah sebelum Demo BBM

#Izin Usaha Pertambangan (IUP) #Kontrak Karya Pertambangan #Adian Napitupulu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tetapkan Ketua Kadin Kaltim Donna Faroek sebagai Tersangka
KPK juga telah menetapkan ayah Donna, Awang Faroek, dan pengusaha tambang Rudy Ong Chandra (ROC) sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Agustus 2025
KPK Tetapkan Ketua Kadin Kaltim Donna Faroek sebagai Tersangka
Indonesia
Sambut Baik Pidato Prabowo, Adian Napitupulu Tuntut Pemerintah Berani Ambil Tindakan Tegas Soal Perusahaan Asing dan 'Kebocoran' Anggaran
Ia mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi, bukan sekadar mencari siapa yang bersalah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Sambut Baik Pidato Prabowo, Adian Napitupulu Tuntut Pemerintah Berani Ambil Tindakan Tegas Soal Perusahaan Asing dan 'Kebocoran' Anggaran
Indonesia
Adian Napitupulu Ajak Koleganya di DPR Verifikasi Data Ekonomi dan Lapangan Kerja Pidato Prabowo
"Pernyataan Presiden soal korporasi asing itu menarik. Tapi yang penting, bagaimana negara bersikap? Ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar retorika."
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
Adian Napitupulu Ajak Koleganya di DPR Verifikasi Data Ekonomi dan Lapangan Kerja Pidato Prabowo
Indonesia
Adian Napitupulu Muak Aturan Ojol Berubah-ubah, Siap Tantang Kemenhub Debat Terbuka
Secara terbuka, politisi PDI-Perjuangan ini menantang Kemenhub untuk berdebat dan memaparkan data serta pertimbangan di balik angka 20% dalam Permen 1001
Angga Yudha Pratama - Selasa, 01 Juli 2025
Adian Napitupulu Muak Aturan Ojol Berubah-ubah, Siap Tantang Kemenhub Debat Terbuka
Indonesia
Patuhi Putusan MA, Kemenhut Batalkan PPKH Izin Tambang di Pulau Wawonii
Perizinan tambang dalam kawasan hutan merupakan proses hilir
Wisnu Cipto - Selasa, 17 Juni 2025
Patuhi Putusan MA, Kemenhut Batalkan PPKH Izin Tambang di Pulau Wawonii
Indonesia
Komisi III DPR Dukung Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Pidana Izin Tambang di Raja Ampat
Komisi III DPR mendukung Bareskrim Polri untuk menyelidiki dugaan pidana izin tambang di Raja Ampat.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Komisi III DPR Dukung Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Pidana Izin Tambang di Raja Ampat
Indonesia
Sepak Terjang PT Mulia Raymond Perkasa, Ikut Kelola Tambang Nikel di Raja Ampat
PT Mulia Raymond Perkasa ikut mengelola tambang nikel di Raja Ampat. Berikut adalah sepak terjang perusahaan tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 11 Juni 2025
Sepak Terjang PT Mulia Raymond Perkasa, Ikut Kelola Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Golkar: Langkah Tegas Jaga Lingkungan
Golkar mengapresiasi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mencabut izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.
Soffi Amira - Rabu, 11 Juni 2025
Prabowo Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Golkar: Langkah Tegas Jaga Lingkungan
Indonesia
Legislator Sebut Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat Bentuk Kehati-hatian Prabowo Terhadap Lingkungan
Ini adalah bukti bahwa Presiden mendengar suara rakyat, berpihak pada kelestarian alam
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 Juni 2025
Legislator Sebut Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat Bentuk Kehati-hatian Prabowo Terhadap Lingkungan
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Sembarangan Keluarkan IUP, DPR Serukan Perang Melawan Mafia Tambang
Mufti Anam juga menyoroti bahwa pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 jo UU No 27 Tahun 2007
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Juni 2025
Pemerintah Diminta Tak Sembarangan Keluarkan IUP, DPR Serukan Perang Melawan Mafia Tambang
Bagikan