Sindir Soal Pernyataan Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Sebut Datanya AHY Salah

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 20 September 2022
Sindir Soal Pernyataan Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Sebut Datanya AHY Salah

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu di sela acara pengobatan gratis DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9/2022). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya gunting pita pembangunan infrastruktur mendapat respons dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu.

Adian mengaku merasa kasihan dengan AHY. Pasalnya, AHY sudah gagal jadi Gubernur DKI Jakarta, kini menyampaikan data yang salah terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Baca Juga:

PKS Tanggapi Pertemuan Syaikhu, JK, Surya Paloh, Anies dan AHY

"Saya kembali merasa kasihan pada AHY. Bagaimana tidak, setelah berhenti dari TNI di usia muda lalu gagal menjadi Gubernur DKI, sekarang justru menyampaikan data yang salah tentang klaim infrastruktur," kata Adian dalam keterangannya, Selasa (20/9).

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (Pena) 98 ini menyarankan para kader dan pengurus Partai Demokrat tidak menjerumuskan AHY dengan memberikan data-data yang salah.

"Kan kasihan sudah sewa tempat mahal, bicara di hadapan 3.000 kader pakai sound system ribuan watt, diliput banyak media, eh data yang disampaikan salah total," ujarnya.

Adian lantas membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan AHY bertentangan dengan kenyataan. Dia mengambil 3 contoh jenis infrastruktur sebagai parameter awal kapan pembangunan.

Pertama, jalan tol. Disebutkan jalan tol yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2005 hingga 2014 mulai dari konstruksi hingga gunting pita total 189,2 kilometer.

"Sementara jalan tol yang dimulai konstruksinya di pemerintahan SBY tapi diselesaikan oleh Jokowi total ada 222 kilometer. Kalau total panjang jalan tol yang dimulai era Jokowi tahun 2015 hingga nanti 2023 total sepanjang 2.290 kilometer," bebernya.

Baca Juga:

PDIP Sebut SBY Turun Gunung sebagai Bentuk Kekhawatiran terhadap Nasib AHY

Kedua, pembangunan bandara. Hingga akhir 2014, SBY menyelesaikan 24 Bandara yang sebagian besar sudah dikerjakan oleh Presiden sebelum SBY. Adian memyebut SBY hanya meneruskan sebagian lalu ikutan gunting pita, bukan membangun seluruhnya dari awal.

"Sementara bandara yang groundbreakingnya dilakukan SBY tapi akhirnya diselesaikan Jokowi jumlahnya ada 7 bandara yaitu Kertajati, Tebelian, Muara Teweh, Buntukunik, Morowali, Miangas dan Namniwel. Adapun bandara yang konstruksinya dimulai oleh Jokowi sejak 2015 dan akan selesai 2023 total ada 31 Bandara," ujarnya.

Ketiga, bendungan. Beberapa bendungan dimulai konstruksinya tahun 2014 beberapa bulan sebelum masa jabatan SBY berakhir seperti Bendungan Tentip, Raknamo, Logung, Gondang dan Pidekso. Menurut Adian, SBY hanya sempat melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk kelima bendungan tersebut.

"Kira-kira SBY bermodal satu sak semen dan beberapa buah batu saja. Kenapa demikian? Karena memang masa jabatan SBY di tahun 2014 secara konstitusional hanya 10 bulan saja. Lalu berapa Bendungan yang bisa dibilang SBY berperan cukup besar walaupun juga tidak selesai? Kira kira ada 13 bendungan saja. Itupun penyelesaiannya tetap di tangan Jokowi," kata Adian.

"Orang mungkin bertanya, berapa bendungan yang konstruksinya dibangun Jokowi dan selesai di era periode Jokowi? Dalam data saya dari 2015 hingga nanti 2023 total ada 39 bendungan, sementara 4 lagi diresmikan tahun 2025 bonus bagi pemerintahan berikutnya," sambung Adian.

Adian berharap 3 jenis infrastruktur tersebut cukup menjadi bukti bahwa pernyataan AHY itu tidak benar atau masuk kategori hoaks. Dia juga siap menyampaikan data jika AHY butuh soal infrastruktur lain yang sudah dibangun Jokowi mulai dari 316.590 kilometer jalan desa, 1.597.529 meter jembatan desa, 1.474.544 unit air bersih desa, 501.054 unit irigasi desa.

"Apa AHY perlu data lain terkait jalan nasional non tol, infrastruktur limbah, listrik, telekomunikasi, minyak, gas bumi, olahraga, pariwisata, perumahan rakyat dan jenis-jenis lain sesuai Perpres 38 tahun 2015," pungkas Adian. (Pon)

Baca Juga:

Anies Diklaim Punya Kedekatan Dengan AHY

#Agus Harimurti Yudhoyono #Adian Napitupulu #Infrastruktur #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
PSI bongkar isi obrolan pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo di Kertanegara saat sidang MK perkara ijazah SMA Wapres Gibran
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Jokowi menegaskan pergantian pucuk pimpinan di Polri itu memang sudah saatnya dilakukan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Bagikan