PDIP Sebut SBY Turun Gunung sebagai Bentuk Kekhawatiran terhadap Nasib AHY

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 18 September 2022
PDIP Sebut SBY Turun Gunung sebagai Bentuk Kekhawatiran terhadap Nasib AHY

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku akan turun gunung, karena disebutnya ada tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pun mengkritisi ucapan SBY. Di forum resmi partai seperti rapimnas, kata Hasto, seharusnya SBY menyampaikan politik kebenaran.

Menurutnya, rapimnas semestinya dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan informasi yang benar.

Baca Juga:

Koalisi dan Capres Partai Demokrat Dijegal, SBY Siap Turun Gunung

"Bukan berdasarkan pada ambisi atau berbagai informasi yang tidak tepat,” kata Hasto kepada wartawan, Minggu (18/9)

Menurutnya, pernyataan SBY yang menyebut Pemilihan Umum 2024 akan berjalan tak adil dan adanya skenario dua pasangan calon presiden saja merupakan sebuah kekhawatiran.

Yaitu kekhawatiran dari SBY kepada putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang ditakutkan tak dapat maju di Pilpres 2024. Baik sebagai calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres).

"Jadi apa yang disampaikan Pak SBY kan sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau, kalau ada dua pasangan calon dan kemudian Pak AHY tidak bisa masuk," imbuh Hasto.

Untuk mencalonkan seseorang sebagai capres, terdapat mekanisme ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Keputusan tersebut juga tergantung dari komunikasi dengan partai politik koalisinya.

"Terkait Pilpres 2024, karena momentumnya sangat penting dan strategis, ya PDI Perjuangan tegas, jangan jegal setiap calon dengan cara-cara yang tidak benar, tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik, jangan kemudian dikatakan dijegal," ujar Hasto.

Baca Juga:

Sentil Jokowi, AHY Sebut Era SBY Utamakan Pembangunan Manusia

Di samping itu, banyak akademisi dan pengamat yang menilai Pilpres 2024 akan diikuti lebih dari dua pasangan calon.

Hal senada disebutnya juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang sudah menggelar pertemuan sebanyak tiga kali dengan Partai Demokrat.

"Sehingga kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita. Apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi, rapat pimpinan nasional Partai Demokrat tersebut," sambungnya.

Diketahui, SBY mengaku harus turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024. Pasalnya, ia menyebut adanya pihak yang disebutnya "mereka" menginginkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti dua pasangan calon.

Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan saat ini, disebut tak bisa mengajukan calon presiden (capres) atau calon wakil presidennya (cawapres). Meskipun sudah membentuk satu koalisi dengan partai politik lain. (Knu)

Baca Juga:

AHY Singgung Jokowi Hanya Gunting Pita, Sebut Seluruh Infrastruktur Sudah Dibangun Zaman SBY

#SBY #Pilpres #Pilpres 2024 #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan