Sentil Jokowi, AHY Sebut Era SBY Utamakan Pembangunan Manusia

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 16 September 2022
Sentil Jokowi, AHY Sebut Era SBY Utamakan Pembangunan Manusia

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika membacakan pidato kebangsaan dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (16/9). ANTARA/Putu Indah Sav

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai kurang memperhatikan pembangunan manusia.

Kritik itu dilayangkan AHY dalam pidato politiknya di acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, (16/9).

Baca Juga:

Pesan AHY untuk Jokowi: BLT Harus Tepat Sasaran dan Bebas Politik

Menurut AHY, hal ini berbeda dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengutamakan pembangunan manusia.

"Saya akan menyampaikan pandangan Demokrat menyangkut visi, strategi dan kebijakan pembangunan ke depan. Berbeda dengan kebijakan pemerintahan saat ini, Demokrat justru mengutamakan pembangunan manusia," ujarnya.

Pembangunan manusia tersebut, kata AHY, tentu tanpa mengabaikan infrastruktur. Menurut AHY infrastruktur seharusnya dibangun secara nasional, pusat dan daerah, serta mencakup semua sektor.

"Bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol," imbuhnya.

Baca Juga:

Catatan Kritis AHY Terkait Proyek IKN Nusantara dan Kereta Cepat

AHY menjelaskan pembangunan infrastruktur tetap penting, namun harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan investasi swasta yang sehat. Dia mengingatkan, pembangunan infrastruktur tidak boleh menggunakan dana utang yang terlalu besar.

"Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita. Utang Indonesia saat ini, sebesar Rp 7.163 triliun atau meningkat Rp 4.500 triliun. Ini merupakan risiko tersendiri, bagi perekonomian kita," tegas AHY.

Menurut AHY, utang yang besar bisa membebani pemerintah-pemerintah mendatang dan juga berbahaya, jika perekonomian global dan nasional terguncang dalam krisis.

Lebih lanjut AHY mengingatkan utang yang sangat besar bisa mengakibatkan debt crisis, atau krisis utang yang pada gilirannya bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional.

"Izinkan saya, kembali menggarisbawahi pentingnya pembangunan manusia ke depan, di samping pembangunan infrastruktur. Pembangunan SDM, memang membutuhkan waktu yang panjang. It is a never ending journey. Tetapi pembangunan SDM, akan memberi manfaat yang jauh lebih besar, bagi negeri ini," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

AHY Minta tidak Ada yang Ganggu Demokrat untuk Berkoalisi

#SBY #Susilo Bambang Yudhoyono #Agus Harimurti Yudhoyono #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Bagikan