Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah diminta segera merealisasikan kenaikan kesejahteraan guru tanpa terhambat kerumitan birokrasi. Persyaratan administratif dan sertifikasi tidak boleh menjadi penghalang bagi guru, terutama honorer, untuk mendapatkan hak hidup layak.
Anggota Komisi X DPR RI, Adian Napitupulu menilai perdebatan panjang mengenai teknis administratif seringkali mengaburkan substansi utama, yakni peran vital guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, negara harus memiliki keberanian politik untuk menempatkan pendidikan di posisi teratas dalam daftar belanja negara.
“Hak itu tidak boleh hilang karena birokrasi. Yang substansi tidak boleh kalah oleh hal-hal administratif. Mereka mencerdaskan rakyat kita,” tegas Adian, Kamis (19/2).
Baca juga:
18 Februari Memperingati Hari Apa? Dari Penemuan Pluto hingga Salju di Gurun Sahara
Ia menambahkan, jika pemerintah memandang guru sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia (SDM), maka kenaikan upah tidak perlu menjadi bahan perdebatan yang berlarut-larut.
Lebih lanjut, Komisi X DPR RI mendorong terciptanya payung hukum dan kesiapan anggaran yang kuat agar kebijakan kenaikan gaji ini bersifat berkelanjutan. Adian mengingatkan bahwa negara tidak akan pernah merugi dengan memberikan apresiasi finansial yang tinggi kepada para pendidik, termasuk guru honorer di sekolah swasta.
“Tidak usah banyak perdebatan, naikin saja gajinya. Negara tidak akan rugi. Bangsa ini tidak akan rugi kalau gaji guru naik setinggi-tingginya,” ujar sosok yang dikenal vokal tersebut.
Baca juga:
Guru SD Jember Paksa 22 Siswa Telanjang, KPAI Kecam Keras Tindakan Merendahkan Martabat Anak
Adian menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan guru adalah investasi jangka panjang. Ia menuntut agar regulasi yang disusun mencerminkan urgensi tugas guru, bukan justru mencari celah untuk menunda-nunda perbaikan nasib mereka.
