Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Adian Sarankan Kader Demokrat Belajar Matematika dan Sejarah sebelum Demo BBM

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 08 September 2022
Adian Sarankan Kader Demokrat Belajar Matematika dan Sejarah sebelum Demo BBM

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dalam diskusi bertajuk "Ada Apa Di Balik Kasus Wahyu Setiawan" di Jakarta, Minggu (19/1). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menanggapi rencana seluruh kader Partai Demokrat yang ingin melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Adian meminta kepada mereka untuk belajar matematika dan sejarah terlebih dahulu sebelum berdemonstrasi.

Baca Juga

Reaksi Ma'ruf Amin saat Mobilnya Diadang Pendemo Tolak Penaikan Harga BBM

"Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis, tidak anti logika dan a historis," kata Adian dalam keterangannya, Kamis (8/9).

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (Pena) 98 ini lamtas membandingkan kenaikan harga BBM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adian membeberkan di era SBY total kenaikan harga BBM jenis Premium sebesar Rp 4.690. Sementara di zaman Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium dan Pertalite Rp 3.500.

"Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Baca Juga

Pemberian BLT BBM Supaya Kemiskinan Ekstrem Tak Melonjak

Selain itu, Adian melanjutkan, era SBY upah minimum di DKI Jakarta sebesar Rp 2.200.000 pada 2013. Dengan harga BBM 6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter perbulan. Sementara di era Jokowi hari ini harga BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan.

"Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," ujarnya.

Tak hanya itu, Adian menyebut saat SBY memimpin Indonesia masih ada mafia terorganisir dan masif yaitu Petral yang embrionya sudah ada sejak awal zaman orde baru.

"Di era Jokowi Petral di bubarkan tahun 2015 hanya 6 bulan setelah Jokowi di lantik," imbuhnya.

Sementara itu, lanjut Adian pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 KM jalan tol. Sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 KM.

"Dari perbandingan-perbandingan angka-angka tersebut di atas maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Gibran Tanggapi Wacana Pencabutan Tarif Gratis BST di Tengah Kenaikan Harga BBM

#Harga BBM #Adian Napitupulu #Partai Demokrat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menteri Bahlil Kasih Sinyal BBM Nonsubsidi Bakal Turun Harga
Selain membahas harga BBM, Bahlil melaporkan hasil kerja sama pengadaan minyak mentah dan BBM dari sejumlah negara kepada Presiden Prabowo Subianto
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Juli 2026
Menteri Bahlil Kasih Sinyal BBM Nonsubsidi Bakal Turun Harga
Indonesia
Bahlil Berikan Sinyal Penurunan BBM Nonsubsidi, Tapi Ada Syaratnya
Bahlil mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kerja sama pengadaan minyak mentah dan BBM dengan sejumlah negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Bahlil Berikan Sinyal Penurunan BBM Nonsubsidi, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Distribusi BBM di Sumatera Utara Bermasalah, Brimob Dikerahkan Jaga SPBU
Pengamanan itu dilaksanakan oleh personel Batalyon A Pelopor, Batalyon B Pelopor, dan Batalyon C Pelopor sebagai langkah preventif untuk memastikan proses distribusi dan pelayanan pengisian BBM berjalan lancar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Distribusi BBM di Sumatera Utara Bermasalah, Brimob Dikerahkan Jaga SPBU
Indonesia
Harga BBM Khusus Nelayan Turun, Legislator Ingatkan Harus Tepat Sasaran
Kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi para pelaku usaha perikanan, khususnya pemilik kapal berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Harga BBM Khusus Nelayan Turun, Legislator Ingatkan Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Pengusaha Kapal Ikan 30 Sampai 200 Gross Ton Dapat Harga BBM Khusus, Rp 15.000 Per Liter
Harga tersebut dihitung dari rata-rata biaya produksi solar dalam negeri sebesar Rp 18.600 per liter. Selisih sekitar Rp 3.600 per liter akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Pengusaha Kapal Ikan 30 Sampai 200 Gross Ton Dapat Harga BBM Khusus, Rp 15.000 Per Liter
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Harga Minyak Dunia Turun, Harga BBM Nonsubsidi Harus Diturunkan Juga
Harga BBM bersubsidi ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah karena melibatkan anggaran subsidi, sedangkan BBM nonsubsidi mengikuti dinamika pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
Harga Minyak Dunia Turun, Harga BBM Nonsubsidi Harus Diturunkan Juga
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Kabar Baik! Menkeu Purbaya Sebut Harga Pertamax Berpeluang Turun
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, bahwa harga Pertamax berpotensi turun. Hal itu dikarenakan pergerakan harga minyak dunia.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
Kabar Baik! Menkeu Purbaya Sebut Harga Pertamax Berpeluang Turun
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Bagikan