Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pencapaian pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025.
Pidato tersebut dinilai sangat optimis oleh anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu yang melihat optimisme itu tercermin dalam angka-angka dan target yang dipaparkan. Meskipun demikian, Adian menekankan bahwa tugas DPR adalah memastikan janji-janji tersebut benar-benar terwujud di lapangan.
"Pernyataan-pernyataannya baik, yang disampaikan bagus, angka-angkanya oke. Tugas DPR setelah dengar angka-angka dan penyampaian-penyampaian itu, maka kita harus menguji apakah pernyataan itu sesuai tidak dengan kenyataan? Tentang lapangan kerja yang dibuka, apakah demikian? Tentang pertumbuhan ekonomi, apakah kenyataan demikian? Tentang persoalan kerakyatan lain, apakah demikian," kata Adian dalam keterangannya, Kamis (21/8).
Baca juga:
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung isu kebocoran kekayaan negara yang sangat besar, mengibaratkan kondisi itu seperti tubuh yang terus-menerus kehilangan darah hingga berisiko mati.
Ia mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi, bukan sekadar mencari siapa yang bersalah. Kondisi ini merujuk pada kekhawatiran Indonesia bisa menjadi negara gagal jika aliran kekayaan ke luar negeri dibiarkan terus-menerus.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menyetujui kekhawatiran ini dan mengaitkannya dengan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Ia memberikan contoh perusahaan transportasi daring Grab yang, menurutnya, mendapatkan keuntungan di Indonesia namun membawa dananya ke luar negeri.
Baca juga:
"Misalnya begini, menarik apa yang disampaikan Pak Prabowo terkait dengan mereka (korporat) yang berusaha di sini, menjadi korporat besar di sini, lalu uangnya mereka bawa ke luar negeri. Bagaimana negara bersikap terhadap hal seperti itu? Contohnya aplikator Grab, itu kan perusahaan-perusahaan asing itu mencari uangnya dari sini, mereka bawa ke luar negeri," tegas Adian.
Ia juga menambahkan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga mengambil tindakan nyata.
"Negara bersikap dong terhadap hal seperti itu. Bukan dalam pernyataan, tapi dalam tindakan," pungkasnya.
