Sambut Baik Pidato Prabowo, Adian Napitupulu Tuntut Pemerintah Berani Ambil Tindakan Tegas Soal Perusahaan Asing dan 'Kebocoran' Anggaran

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Sambut Baik Pidato Prabowo, Adian Napitupulu Tuntut Pemerintah Berani Ambil Tindakan Tegas Soal Perusahaan Asing dan 'Kebocoran' Anggaran

anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pencapaian pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025.

Pidato tersebut dinilai sangat optimis oleh anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu yang melihat optimisme itu tercermin dalam angka-angka dan target yang dipaparkan. Meskipun demikian, Adian menekankan bahwa tugas DPR adalah memastikan janji-janji tersebut benar-benar terwujud di lapangan.

"Pernyataan-pernyataannya baik, yang disampaikan bagus, angka-angkanya oke. Tugas DPR setelah dengar angka-angka dan penyampaian-penyampaian itu, maka kita harus menguji apakah pernyataan itu sesuai tidak dengan kenyataan? Tentang lapangan kerja yang dibuka, apakah demikian? Tentang pertumbuhan ekonomi, apakah kenyataan demikian? Tentang persoalan kerakyatan lain, apakah demikian," kata Adian dalam keterangannya, Kamis (21/8).

Baca juga:

DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung isu kebocoran kekayaan negara yang sangat besar, mengibaratkan kondisi itu seperti tubuh yang terus-menerus kehilangan darah hingga berisiko mati.

Ia mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi, bukan sekadar mencari siapa yang bersalah. Kondisi ini merujuk pada kekhawatiran Indonesia bisa menjadi negara gagal jika aliran kekayaan ke luar negeri dibiarkan terus-menerus.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menyetujui kekhawatiran ini dan mengaitkannya dengan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Ia memberikan contoh perusahaan transportasi daring Grab yang, menurutnya, mendapatkan keuntungan di Indonesia namun membawa dananya ke luar negeri.

Baca juga:

Megawati Tak Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Rudy Pastikan Hubungan Beliau dengan Prabowo Baik-Baik Saja

"Misalnya begini, menarik apa yang disampaikan Pak Prabowo terkait dengan mereka (korporat) yang berusaha di sini, menjadi korporat besar di sini, lalu uangnya mereka bawa ke luar negeri. Bagaimana negara bersikap terhadap hal seperti itu? Contohnya aplikator Grab, itu kan perusahaan-perusahaan asing itu mencari uangnya dari sini, mereka bawa ke luar negeri," tegas Adian.

Ia juga menambahkan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga mengambil tindakan nyata.

"Negara bersikap dong terhadap hal seperti itu. Bukan dalam pernyataan, tapi dalam tindakan," pungkasnya.

#Adian Napitupulu #Prabowo Subianto #Presiden Prabowo Subianto #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mentan Amran Sulaiman Jabat Kepala Bapanas, Gantikan Arief Prasetyo Adi
Kepala Bapanas sebelumnya, Arief Prasetyo Adi, masih sempat masuk kantor dan beraktivitas seperti biasa pada pagi Jumat
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 7 menit lalu
Mentan Amran Sulaiman Jabat Kepala Bapanas, Gantikan Arief Prasetyo Adi
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Selain itu, tata kelola daerah juga perlu diperbaiki untuk mengatasi kebocoran penerimaan dan belanja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Indonesia
Viral Penipuan Bakery Gluten Free, DPR Minta Badan POM Bertindak Cepat
Tindakan tersebut tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap bahan tertentu.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Viral Penipuan Bakery Gluten Free, DPR Minta Badan POM Bertindak Cepat
Indonesia
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Nantinya, UU yang baru ini menambahkan dua tugas baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Indonesia
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Ini kasus menyita perhatian publik dan korbannya banyak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Indonesia
APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua
Soal ranah hukum kan itu urusan polisi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua
Bagikan