Komisi VI DPR Dukung KPPU Lawan Kartel Minyak Goreng

MerahPutih.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menaikkan status penyelidikan 27 korporasi yang diduga terkait praktek kartel minyak goreng ke tahap pemberkasan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menegaskan, pihaknya mendukung penuh keseriusan KPPU dalam menekan praktek kartel yang terjadi di industri minyak goreng.

Baca Juga

Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022, Buruh Singgung Naiknya Harga Minyak Goreng

Bahkan politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, tak hanya mendukung pihaknya juga akan concern mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"DPR akan mengawasi. KPPU harus didukung untuk melawan kartel minyak goreng ini," kata Darmadi kepada wartawan, Kamis (21/7).

Darmadi mengatakan, dukungan perlu diberikan mengingat persoalan kartel minyak goreng tersebut diduga melibatkan korporasi dengan kekuatan besar.

"KPPU tengah melawan oligarki jadi tidak mungkin kita biarkan sendirian melawan itu," ujarnya.

Baca Juga

PAN Bela Zulhas Soal Bagikan Minyak Goreng Sambil Kampanyekan Anak

Sebagai wakil rakyat, kata Darmadi, pihaknya siap menjadi perisai KPPU. Sebagai representasi negara, lanjut Darmadi, KPPU harus mampu menegakkan marwah dan wibawanya serta tidak mudah didikte oleh kekuatan apapun.

"Termasuk kekuatan kartel minyak goreng," tegas Bendahara Megawati Institute itu.

Untuk diketahui, sejak 30 Maret 2022 KPPU bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 terkait produksi dan pemasaran minyak goreng di Indonesia yang diduga dilakukan sejumlah korporasi.

Bahkan dalam tahap penyelidikan tersebut, KPPU setidaknya telah mencatat sebanyak 27 terlapor yang terindikasi atau diduga melanggar Pasal 5 dan Pasal 19 huruf C UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Pon)

Baca Juga

Mendag Akui Pembelian Minyak Goreng Gunakan PeduliLindungi Tidak Mudah