Komisi IX Segera Bentuk Tim Penanganan Vaksin Palsu
Ilustrasi Vaksin. (Foto: vaccines.news)
MerahPutih Nasional - Peredaran vaksin palsu saat ini masih menjadi perbincangan hangat di semua kalangan masyarakat. Pasalnya sudah ada 14 rumah sakit yang terlibat dalam pemberian vaksin palsu kepada anak-anak.
Menanggapi hal tersebut, Irma Suryani anggota Komisi IX DPR RI mengatakan Komisi IX berencana membentuk sebuah tim khusus yang menangani vaksin palsu.
"Ini sedang kita bicarakan secara internal (pembentukan tim). Tapi belum tahu bentuknya apa, bisa Panja bisa juga Pansus," ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7).
Irma melanjutkan hasil dari pembentukan tim nantinya berbentuk rekomendasi dalam menyelesaikan kasus vaksin palsu. Hanya saja pembentukan tim ini menunggu laporan dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kalau Panja rekomendasi kalau Pansus juga rekomendasi tapi kalau Pamsus kan luas. Sekarang mau kita lihat dulu sejauh mana laporan dari BPOM dan Kemenkes," pungkasnya. (Yni)
BACA JUGA:
- Penyelidikan Vaksin Palsu Telusuri Keterlibatan Rumah Sakit
- Jokowi Janji Pemerintah Akan Tuntaskan Kasus Vaksin Palsu
- Kemenkes Harus Beri Sanksi Rumah Sakit Pemakai Vaksin Palsu
- Kemenkes Bahas Sanksi Bagi 14 RS Pengguna Vaksin Palsu
- Pekan Depan Kemenkes Beri Vaksin Ulang Kepada Anak-Anak di Ciracas
Bagikan
Berita Terkait
Komisi IX DPR Dukung Perluasan Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas, Ingatkan Pemerintah Benahi Tata Kelola
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Prabowo Minta Kepala BGN Pastikan Kebersihan Dapur MBG, Komisi IX DPR: Evaluasi Menyeluruh
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!
Legislator Minta Pengawasan Ketat Program MBG: SPPG Harus Penuhi Standar SLHS
Marak Keracunan Menu MBG, DPR Dorong BGN Libatkan Ahli Independen
Presiden Prabowo akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG, Komisi IX DPR: Cegah Keracunan dan Evaluasi Menyeluruh