Komisi IX Segera Bentuk Tim Penanganan Vaksin Palsu

Ana AmaliaAna Amalia - Senin, 18 Juli 2016
Komisi IX Segera Bentuk Tim Penanganan Vaksin Palsu

Ilustrasi Vaksin. (Foto: vaccines.news)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Peredaran vaksin palsu saat ini masih menjadi perbincangan hangat di semua kalangan masyarakat. Pasalnya sudah ada 14 rumah sakit yang terlibat dalam pemberian vaksin palsu kepada anak-anak.

Menanggapi hal tersebut, Irma Suryani anggota Komisi IX DPR RI mengatakan Komisi IX berencana membentuk sebuah tim khusus yang menangani vaksin palsu.

"Ini sedang kita bicarakan secara internal (pembentukan tim). Tapi belum tahu bentuknya apa, bisa Panja bisa juga Pansus," ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7).

Irma melanjutkan hasil dari pembentukan tim nantinya berbentuk rekomendasi dalam menyelesaikan kasus vaksin palsu. Hanya saja pembentukan tim ini menunggu laporan dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kalau Panja rekomendasi kalau Pansus juga rekomendasi tapi kalau Pamsus kan luas. Sekarang mau kita lihat dulu sejauh mana laporan dari BPOM dan Kemenkes," pungkasnya. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Penyelidikan Vaksin Palsu Telusuri Keterlibatan Rumah Sakit
  2. Jokowi Janji Pemerintah Akan Tuntaskan Kasus Vaksin Palsu
  3. Kemenkes Harus Beri Sanksi Rumah Sakit Pemakai Vaksin Palsu
  4. Kemenkes Bahas Sanksi Bagi 14 RS Pengguna Vaksin Palsu
  5. Pekan Depan Kemenkes Beri Vaksin Ulang Kepada Anak-Anak di Ciracas

 

#Komisi IX DPR #Vaksin Palsu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, didorong segera membenahi program Makan Bergizi Gratis. DPR soroti transparansi anggaran hingga pengawasan keamanan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Indonesia
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR RI meminta pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis 2026 tidak mengurangi kualitas nutrisi dan higienitas makanan bagi penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Indonesia
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Kasus hantavirus kini sudah muncul di Indonesia. Komisi IX DPR pun meminta pemerintah untuk memperkuat deteksi dini.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Indonesia
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengecam kasus dugaan kekerasan seksual di Pati dan meminta korban mendapat perlindungan serta pendampingan menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Mei 2026
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Indonesia
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Komisi IX DPR menyoroti kasus kekerasan seksual di Ponpes Pati. Para korban harus diberikan pendampingan psikologis.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Indonesia
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Anggota DPR Irma Chaniago mendukung langkah Prabowo memerintahkan KSP mengawasi program MBG. Dugaan jual beli titik dapur MBG ikut disorot.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Indonesia
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, dorong perluasan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Indonesia
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Komisi IX DPR mengapresiasi Perpres ojol 8 persen. Pendapatan driver berpotensi naik menjadi 92 persen.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Indonesia
UU PPRT Disahkan, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Implementasi di Lapangan
UU PPRT akhirnya disahkan DPR setelah 22 tahun. Komisi IX menekankan pentingnya implementasi agar perlindungan pekerja rumah tangga benar-benar terasa.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
UU PPRT Disahkan, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Implementasi di Lapangan
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR
Didik Setiawan - Rabu, 15 April 2026
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Bagikan