Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya memberikan catatan strategis terkait rencana pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 menjadi Rp 268 triliun dari pagu awal sebesar Rp 335 triliun.

Menurut Asep, langkah efisiensi yang diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak boleh mengorbankan kualitas makanan, kandungan nutrisi, maupun target sasaran pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Asep mengatakan Komisi IX DPR memahami langkah efisiensi dan perbaikan tata kelola yang sedang dilakukan pemerintah.

Namun, ia menegaskan penghematan anggaran harus berasal dari pemangkasan biaya teknis seperti distribusi, dukungan manajemen, dan operasional, bukan dari pengurangan kualitas bahan pangan.

“Seperti halnya biaya distribusi, biaya dukungan manajemen maupun biaya manajemen operasional, bukan berhubungan dengan porsi anggaran biaya bahan baku pangan, kualitas makanan yang akan didistribusikan tetap harus memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi bagi seluruh penerima manfaat. Itu batasan mutlaknya,” ujar Asep, Kamis (21/5).

Baca juga:

KPK Soroti Risiko Korupsi Program MBG, Anggaran 2026 Capai Rp 268 Triliun

Efisiensi Jangan Turunkan Standar MBG

Menurut Asep, efisiensi sebesar Rp 67 triliun harus menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki tata kelola program MBG.

Ia mengingatkan pengurangan anggaran tidak boleh berdampak pada penurunan mutu makanan, kandungan protein, hingga standar higienitas makanan yang diterima siswa.

Efisiensi anggaran (MBG) ini harus jadi momentum perbaikan manajemen (BGN), bukan berdampak pada pengurangan anggaran bahan baku pangan yang akhirnya berpengaruh pada standar kualitas nutrisi dan gizi makanan yang diberikan kepada penerima,

Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya.

DPR Dorong Pemanfaatan Koperasi dan UMKM Lokal

Legislator asal Jawa Barat itu juga mendorong agar kehadiran koperasi desa merah putih (KDMP) dimanfaatkan untuk memotong rantai pasok bahan pangan program MBG.

Menurutnya, kebutuhan pangan sebaiknya dibeli langsung dari UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal di sekitar satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

“Langkah ini akan menekan biaya logistik dan distribusi operasional dapur di tengah rencana efisiensi anggaran program MBG sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

Baca juga:

ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN

Lebih lanjut, Asep meminta BGN rutin membuka ruang evaluasi bersama sekolah, komite orang tua, ahli gizi, hingga perangkat desa untuk memantau efektivitas program setelah penyesuaian anggaran dilakukan.

Menurutnya, program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang untuk generasi emas Indonesia. Kita mendukung perbaikan manajemen belanja yang sedang dihitung oleh Presiden,

Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya.

(Pon)