Komisi IX DPR Bentuk Panja Vaksin Palsu

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 20 Juli 2016
Komisi IX DPR Bentuk Panja Vaksin Palsu

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisi IX DPR RI akhirnya sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) kasus vaksin palsu. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan RI beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf melalui akun Twitter-nya @dedeyusuf_1. Politisi Partai Demokrat yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menulis panja pengawasan obat dan vaksin palsu resmi dibentuk oleh Komisi IX. Panja berfungsi mengawasi satgas penanggulangan vaksin palsu.  

Sementara Wakil Ketua Komisi IX Ermalena menambahkan kasus vaksin palsu ini harus dituntaskan sehingga Panja Pengawasan Obat dan Vaksin Palsu dibentuk. 

"Komisi IX sepakat karena ini harus diselesaikan, dan komisi sejak awal sudah mengikuti vaksin, maka kami memutuskan yang akan dilaksanakan adalah panja," ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7) seperti dikutip Antara News.

Panja yang diketuai Pimpinan Komisi IX dan beranggotakan 30 orang itu akan mulai efektif pekan depan. Komisi IX akan membicarakan beberapa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan meminta Kemenkes RI mengevaluasinya.

"Pertama, Kita akan mengevalusi rapat kerja dengan ‎Kemenkes yang lalu, karena ada beberapa item, salah satunya memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan beberapa Permenkes," kata Erma.

Salah satu Permenkes yang akan dibicarakan, antara lain berhubungan dengan penguatan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jadi, BPOM bisa melakukan pengawasan-pengawasan, mulai dari distribusi dan penggunaan. Jadi, lebih kita fungsikan. Selama ini, kami melihat peran BPOM belum maksimal, karena regulasi BPOM yang membuat dia tak maksimal," ujar Erma.

Selain itu, DPR berharap melalui Panja DPR muncul rekomendasi-rekomendasi untuk menghindari kasus vaksin palsu terjadi kembali di masa mendatang, dari pihak-pihak terkait, seperti orangtua korban vaksin, pihak rumah sakit, fasilitas kesehatan, dokter dan produsen, seperti Bio Farma.

"Kami berharap dari Panja ini bisa mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan mengatasi kemungkinan hal serupa yang akan datang. Jadi, pihak-pihak terkait akan kita undang, untuk membicarakan soal vaksin ini," kata Erma.

Komisi IX DPR RI akan mengundang orangtua, pihak rumah sakit, fasilitas kesehatan, dokter dan produsen, seperti Bio Farma untuk mencoba membicarakan hal-hal yang kemungkinan ‎menjadi pintu masuk terjadinya pembuatan vaksin palsu.

BACA JUGA:

  1. Tangani Vaksin Palsu, Pemerintah Perlu Manajemen Krisis
  2. Dampak Vaksin Palsu, Menghambat Pertumbuhan Sang Anak
  3. Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Anaknya Jalani Medical Check Up
  4. Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Negara Bertanggung Jawab
  5. Dede Yusuf Perintahkan Satgas Penanggulan Vaksin Palsu Lakukan Penyelidikan
#Panja Vaksin Palsu #Vaksin Palsu #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR RI meminta pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis 2026 tidak mengurangi kualitas nutrisi dan higienitas makanan bagi penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Indonesia
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Kasus hantavirus kini sudah muncul di Indonesia. Komisi IX DPR pun meminta pemerintah untuk memperkuat deteksi dini.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Indonesia
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengecam kasus dugaan kekerasan seksual di Pati dan meminta korban mendapat perlindungan serta pendampingan menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Mei 2026
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Indonesia
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Komisi IX DPR menyoroti kasus kekerasan seksual di Ponpes Pati. Para korban harus diberikan pendampingan psikologis.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Indonesia
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Anggota DPR Irma Chaniago mendukung langkah Prabowo memerintahkan KSP mengawasi program MBG. Dugaan jual beli titik dapur MBG ikut disorot.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Indonesia
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, dorong perluasan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Indonesia
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Komisi IX DPR mengapresiasi Perpres ojol 8 persen. Pendapatan driver berpotensi naik menjadi 92 persen.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Indonesia
UU PPRT Disahkan, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Implementasi di Lapangan
UU PPRT akhirnya disahkan DPR setelah 22 tahun. Komisi IX menekankan pentingnya implementasi agar perlindungan pekerja rumah tangga benar-benar terasa.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
UU PPRT Disahkan, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Implementasi di Lapangan
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR
Didik Setiawan - Rabu, 15 April 2026
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Indonesia
Moratorium PMI ke Timur Tengah Dikaji, DPR Minta Pemerintah Siapkan Alternatif Kerja
Komisi IX DPR menanggapi rencana pemerintah yang memberlakukan moratorium PMI ke wilayah konflik Timur Tengah. Hal itu harus dihitung secara matang.
Soffi Amira - Jumat, 10 April 2026
Moratorium PMI ke Timur Tengah Dikaji, DPR Minta Pemerintah Siapkan Alternatif Kerja
Bagikan