Komisi IX DPR akan Panggil Kemenkes Bahas Kematian Dokter Magang di Jambi

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Komisi IX DPR akan Panggil Kemenkes Bahas Kematian Dokter Magang di Jambi

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KASUS meninggalnya dokter magang Myta Aprilia Azmi mendapat perhatian dari Komisi IX DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meminta penjelasan terkait dengan dugaan kelebihan jam kerja yang dialami dokter magang.

“Pada sidang nanti akan membahas masalah tersebut dengan Kemenkes,” kata Yahya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/5).

Yahya menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja dokter magang, terutama terkait dengan jam kerja yang disebut sering melebihi batas maksimal.

“Evaluasi menyeluruh terhadap jam kerja dokter internship maksimal 40 jam per minggu. Ini sesuai standar WHO,” ujarnya.

Baca juga:

Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!



Politikus Golkar itu mengatakan fakta di lapangan menunjukkan masih ada dokter internship yang bekerja melebihi batas jam kerja. Oleh karena itu, dia mengusulkan penerapan absensi digital agar jam kerja para dokter bisa dipantau secara ketat. "Perlu dipertimbangkan membuat absensi digital agar dapat memonitor jam kerja tersebut,” katanya.

Selain itu, Yahya juga menyoroti pentingnya pendampingan dokter pembimbing terhadap peserta internship untuk mencegah malapraktik. Dia mendorong pemerintah daerah memberikan insentif tambahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi dokter internship.

Yahya meminta hak cuti dokter magang tetap diberikan tanpa pemotongan apabila terjadi kondisi force majeure seperti sakit atau keluarga inti meninggal dunia. Tak hanya itu, dia mengusulkan calon peserta magang menjalani medical check up sebelum bertugas.

“Perlu dilakukan medical check up kepada calon peserta dokter magang untuk mengetahui status kesehatan mereka,” tuturnya.

Kasus meninggalnya dr Myta sebelumnya terungkap lewat investigasi Kemenkes. Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemenkes Rudi Supriatna Nata Supatra mengungkap adanya indikasi kelebihan jam kerja pada peserta internship.

Kemenkes juga menemukan dugaan manipulasi jadwal presensi untuk membuat jam kerja terlihat normal saat investigasi dilakukan.

“Dalam praktiknya, peserta rata-rata pulang lebih dari pukul 02.00, bahkan ada sampai pukul 16.00,” kata Rudi dalam konferensi pers di gedung Kemenkes, Kamis (7/5). (Pon)




Baca juga:

Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu









#DPR RI #Dokter Magang #Jambi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Panja akan terdiri dari lima pimpinan dan 18 anggota.
Dwi Astarini - 38 menit lalu
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Indonesia
Wamenkum Sebut RUU Keamanan Siber Diperlukan, Lindungi Infrastruktur Informasi Kritis
Serangan terhadap infrastruktur informasi penting, pencurian data, hingga penyalahgunaan informasi dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan negara.
Dwi Astarini - 42 menit lalu
Wamenkum Sebut RUU Keamanan Siber Diperlukan, Lindungi Infrastruktur Informasi Kritis
Indonesia
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Indonesia
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Proses pemeriksaan tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan Kementerian Perdagangan menyerahkan penindakan kepada aparat sesuai kewenangannya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Indonesia
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Siapa pun yang memberikan uang kepada mahasiswa untuk menggerakkan atau mengarahkan aksi telah merusak independensi, integritas, dan idealisme mahasiswa.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Indonesia
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Latihan dasar militer seharusnya hanya diarahkan untuk membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Indonesia
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
MSCI terus menyoroti beberapa aspek krusial di pasar saham Tanah Air, mulai dari transparansi kepemilikan saham, kualitas arus informasi, hingga integritas infrastruktur pasar.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
Indonesia
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Evaluasi perlu dilakukan jika ditemukan aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelatihan.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Bagikan