Komisi III Minta Seleksi Paspampres Dievaluasi Total

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Agustus 2023
Komisi III Minta Seleksi Paspampres Dievaluasi Total

Tiga anggota TNI yakni Praja J, Praka Riswandi Manik, Praka HS jadi tersangka penculikan Imam Masykur hingga tewas. Foto: TNI AD

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI mendukung usulan agar sistem seleksi dan rekrutmen anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dievaluasi total.

Evaluasi total seleksi dan rekrutmen perlu dilakukan lantaran penganiayaan yang dilakukan anggota Paspampres, Praka Riswandi Manik kepada Imam Masykur, seorang pemuda asal Aceh.

Baca Juga

Hubungan Oknum Paspampres dengan Korban yang Dianiaya hingga Tewas

“Agar anggota Paspampres tidak bertindak abuse of power menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, sementara tugas dia sungguh besar dan mulia menjaga keamananan presiden dan wakil presiden,” kata anggota Komisi III DPR RI, Santoso, Selasa,(29/8).

Dikatakannya, untuk menjadi anggota Paspampres harus melewati banyak seleksi termasuk soal psikologis. Dia menduga ada kelalaian dalam seleksi dan rekrutmen Paspampres.

“Memang menurut saya Paspampres dalam hal ini kecolongan karena untuk menjadi anggota Paspampres banyak seleksi begitu ketat, begitu pula tentang seleksi psikologi untuk itu harapannya kedepan tidak lagi terjadi seperti ini,” jelas dia.

Baca Juga

Anggota Paspampres Diduga Aniaya Warga Hingga Tewas, Seleksi Rekrutmen Harus Diperketat

Politikus Demokrat ini berharap, Komisi I DPR selaku mitra kerja dari TNI mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap seleksi dan rekrutmen anggota Paspampres.

“Kalau TNI itu kan adanya di komisi I saya komisi III, tapi harapannya meskipun komisi III bukan mitra dengan TNI. Kita berharap komisi I terlibat di dalam ikut memberi masukan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal seperti ini,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Oknum Paspampres Pembunuh Pria Asal Aceh Bakal Dihukum Berat

#TNI #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Helikopter Mi-17 TNI AD jatuh di Seruyan Kalteng saat manuver water bombing karhutla pada 4 November 2026
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Viral Anggota Tewas Tertebak di Papua, Kopassus: Bukan Oleh Sesama Anggota
Korban meninggal bukan karena ditembak sesama anggota TNI sebagaimana dikabarkan di media sosial.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Viral Anggota Tewas Tertebak di Papua, Kopassus: Bukan Oleh Sesama Anggota
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Bagikan