Komisi III DPR Kunjungi Desa Wadas, Cari Info Dugaan Kekerasan Aparat

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 10 Februari 2022
Komisi III DPR Kunjungi Desa Wadas, Cari Info Dugaan Kekerasan Aparat

Kericuhan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2). Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, pada Kamis (10/2). Kunjungan kerja ini dilakukan oleh 10 anggota dewan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa.

Kunjungan ini dilakukan usai terjadi dugaan aksi kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga yang menolak penambangan andesit untuk pembangunan waduk Bener.

Baca Juga

Besok, Komnas HAM Akan Temui Warga Desa Wadas dan Ganjar

"Iya, Desmon yang pimpin," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan, Kamis (10/2).

Pangeran menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Komisi III ingin minta keterangan langsung dari masyarakat soal dugaan tindakan kekerasan oleh aparat.

"Kunjungan spesifik melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat hukum dengan mendengarkan keterangan masyarakat secara langsung terkait dugaan terjadinya tindakan kekerasan aparat kepolisian kepada masyarakat," ujarnya.

Baca Juga

PKS Minta Menteri ESDM Tak Terbitkan IUP Andesit di Wadas

Hasil dari kunjungan tersebut, kata Pangeran, akan menjadi rekomendasi Komisi III untuk disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Iya (jadi rekomendasi untuk Kapolri)," tutup Pangeran. (Pon)

Baca Juga

Komnas HAM Desak Polisi Tarik Diri Dari Desa Wadas

#Komisi III DPR # Desmond J. Mahesa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Bagikan