PKS Minta Menteri ESDM Tak Terbitkan IUP Andesit di Wadas

MerahPutih.com - Buntut dari insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Komisi VII DPR RI akan minta keterangan dari Kementerian ESDM. Sebab, Komisi VII belum mendapat laporan resmi dari Kementerian ESDM terkait usaha penambangan di Desa Wadas tersebut.

Anggota Komisi VII Mulyanto meminta, Kementerian ESDM tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) selama amdalnya tidak disusun dengan baik sehingga menimbulkan penolakan dari warga.

Baca Juga:

Temui Warga Desa Wadas, Ganjar Jelaskan Proyek Pembangunan Bendungan Bener

"Pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak bila amdal penambangan dan rencana pembangunan Bendungan Bener tidak baik," kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (10/2).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan,pemerintah harus melaksanakan pembangunan dengan pendekatan prosperity approach bukan dengan security approach.

"Karena pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya," ujarnya.

Menurut Mulyanto, titik masalah terutama terkait dengan penambangan batu andesit, yang sebagian akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Penambangan ini disinyalir tidak menyajikan amdal yang akurat dan tidak melaporkan adanya penolakan dari warga.

Baca Juga:

Prihatin Kasus Wadas, PBNU Minta Pemerintah Kedepankan Cara Humanis

"Yang terjadi kemudian justru adalah tindakan aparat penegak hukum yang represif dan intimidatif," imbuhnya.

PKS mendesak pemerintah untuk segera menghentikan teror kekerasan terhadap warga. Pemerintah diminta segera membangun dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan upaya pembangunan nasional.

"Pembangunan harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan pembangunan yang ugal-ugalan dan sradak-sruduk dengan pemaksaan kehendak terhadap rakyat," tegas dia.

Ia menegaskan, masyarakat adalah subjek pembangunan bukan sekedar objek penderita dari proses pembangunan. Sehingga pemerintah harus kedepankan pendekatan yang manusiawi.

"Pemerintah harus menjalin dialog dengan masyarakat bukan dengan tindakan keamanan yang menghadapkan moncong senjata kepada mereka," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Lanjutkan Pengukuran Tanah di Desa Wadas